Page 362 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

BAB IV

ILMU ILMU TERKAIT

A. Administrasi Pertanahan
Definisi Administrasi Pertanahan.

1) “The process of recording and disseminating information about
ownership, value, and use of land when implementing land
management policies” UNECE (1996). Administrasi pertanahan adalah
proses perekaman dan diseminasi informasi tentang kepemilikan,
nilai, dan penggunaan tanah dalam rangka implementasi kebijakan
manajemen pertanahan.
2) “Those public sector activities required to support the alienation,
development, use, valuation, and transfer of land” Dale & McLaughlin
(1999). Administrasi pertanahan merupalan aktivitas-aktivitas
sector public yang diperlukan untuk mendukung pemberian hak,
pembangunan, penggunaan, valuasi, dan transfer tanah
3) “The set of systems and processes for making land tenure rules
operational. It includes the administration of land rights, land use
regulations, and land valuation and taxation. Land administration
may be carried out by agencies of the formal state, or informally
through customary leaders FAO (2002). Administrasi pertanahan
adalah sekumpulan sistem-sistem dan proses-proses yang membuat
beroperasinya aturan-aturan land tenure. Dalam hal ini termasuk
administrasi hak atas tanah, regulasi penggunaan tanah, dan valuasi
serta pajak tanah. Administrasi pertanahan mungkin dilakukan secara
formal oleh Negara atau secara informal oleh kepala-kepala adat.
4) “The process of determining, recording and disseminating information
about ownership, value, and use of land when implementing land
management policies, UNECE (2005). Administrasi pertanahan adalah