Page 11 - Majalah PERHAPI Edisi 007 Juli-September 2021
P. 11
LAPORAN UTAMA
Kabupaten Kutai Kartanegara sudah membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Forum ini beranggotakan tidak
hanya perusahaan tambang tetapi hampir semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
termasuk di sektor batu bara bisa berjalan dengan ngan Pemilik kebun sawit, HTI kawasan hutan. Juga
baik. Untuk pemanfaatan lokasi bekas tambangpun ada konflik sosial seperti masalah lahan, CSR dan
kami sudah memulai. Lokasi bekas tambang diman- kecemburuan sosial,” ungkap Edi.
faatkan dengan baik. Itu sudah kami mulai namun Terkait pemanfaatan lahan bekas tambang un-
belum masif dan belum direncanakan secara ter- tuk ekonomi berkelanjutan, Edi mengapresiasi lang-
padu,” terang Edi. kah PERHAPI. Menurutnya hal ini penting dilakukan
Edi juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Ku- untuk memastikan ada aktivitas ekonomi pasca ke-
tai Kartanegara sudah dibentuk Forum Tanggung giatan pertambangan berakhir. “Bagaimana tata ke-
Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Forum ini berang- lola pertambangan batu bara baik yang sedang ber-
gotakan tidak hanya perusahaan tambang tetapi jalan maupun yang pasca tambang. Untuk yang pas-
hampir semua perusahaan yang beroperasi di wila- ca tambang idealnya ada investasi baru. Jadi tidak
yah Kabupaten Kutai Kartanegara. “Program-pro- begitu selesai tambang lalu ditinggalkan begitu saja.
gram dari perusahaan anggota forum TJSP sudah Rencana Pasca tambang harus dilaksanakan sesuai
terintegrasi dengan program di Kabupaten,” lanjut aturan namun juga yang produktif,” ungkapnya.
Edi. Menurut Edi dari pengalaman-pengalaman se-
Meski demikian, Edi juga menyampaikan tan- lama ini, ada perusahaan yang sudah menyelesaikan
tangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten di kegiatan penambangan meninggalkan tanggung-
antaranya terkait keberadaan void atau lubang be- jawabnya di lapangan. Bisa berupa reklamasi yang
kas tambang yang tidak dikelola. Data Kabupaten tidak dilaksanakan, void tidak ditutup. “Saat ini ada
Kutai Kartanegara menyebutkan ada 158 titik void dua perusahaan yang sedang membuat RPT diha-
yang tidak dikelola dengan luas 950,65 ha. “Ini yang rapkan ini menjadi contoh bahwa RPT bisa dilakukan
belum dilakukan penutupan,” terang Edi. dengan baik,” ungkap Edi tanpa menyebut nama
Selain itu kehadiran aktivitas tambang juga perusahaan.
menimbulkan beberapa dampak negatif seperti Menurutnya yang perlu dipikirkan adalah keti-
pencemaran lingkungan, air, tanah, debu dan kebisi- ka kegiatan penambangan berakhir, perlu ada inves-
ngan. Juga ada longsor, bangunan dan lahan rusak, tasi baru. Sehingga ada keberlanjutan di sana. Sejauh
akses jalan rusak. “Kemudian ada juga konflik sesa- ini sudah ada beberapa perusahaan yang coba me-
ma perusahaan, antara pemegang IUP batu bara de- lakukannya. Seperti di PT Multi Harapan Utama
MAJALAH PERHAPI EDISI 07/JULI-SEPTEMBER 2021 11
