Page 17 - E-MODUL OTKP KEPEGAWAIAN KELAS XII

Selain itu, dalam Pasal 83 juga dijelaskan bahwa pekerja perempuan yang anaknya

masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu
harus dilakukan selama waktu kerja

B. Hak Upah Cuti Bersalin
Selama masa cuti melahirkan tersebut, karyawan perempuan tetap diberikan hak upah

penuh oleh perusahaan. Artinya, perusahaan tetap memberikan gaji dan penerimaan lain
seperti tunjangan pada karyawan perempuan tersebut meskipun sedang menjalani hak cuti
melahirkan.

Bagi perusahaan yang tidak memberikan cuti hamil dan melahirkan selama 3 bulan
atau tidak memberikan upah selama cuti hamil dan melahirkan, perusahaan bisa
dikenakan sanksi sesuai Pasal 185 UU Ketenagakerjaan.. Sanksi tersebut berupa pidana

penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp
100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000

C. Aturan Cuti Melahirkan Menurut UU Ketenagakerjaan
Pada dasarnya setiap pekerja wanita yang hamil berhak mendapatkan cuti melahirkan

selama 3 bulan. Aturan cuti melahirkan tersebut dijelaskan dalam pasal 82 ayat 1 UU
Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang berbunyi:

“Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan
sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan
menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.”

Tidak hanya mendapatkan cuti untuk beristirahat karena melahirkan, pekerja wanita yang
hamil juga berhak mendapatkan cuti untuk beristirahat jika mengalami keguguran
kandungan.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 82 ayat 2 UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang
berbunyi:

“Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter
kandungan bidan.”

Selain durasi cuti melahirkan, UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 juga mengatur
ketentuan terkait aturan cuti melahirkan bagi pekerja wanita, seperti:

 Pemberian upah penuh selama cuti melahirkan
 Durasi cuti melahirkan bisa disesuaikan

 Perusahaan tidak boleh melakukan PHK

17