Page 21 - E-BOOK_1917011002_NI KADEK VERA NINGSIH_PENDIDIKAN EKONOMI
P. 21

Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan

                        dasar pengenaan pajak. Sistem perpajakan di Indonesia diatur sebagai berikut:

                        1. UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
                        2. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

                        3. UU No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

                           (PPN) dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
                        4. UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

                        5. UU No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah No 24

                           Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.
                             Atas objek pajak, ada berbagai tata cara pemungutan pajak. Tata cara itu

                        dapat dilakukan berdasarkan stelsel berikut.
                        1. Stelsel Nyata

                           Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga
                           pemungutan pajak      baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah

                           mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang

                           bersangkutan. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan
                           stelsel ini yaitu pajak dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya yaitu

                           pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah pengahasilan riil
                           diketahui).

                        2. Stelsel Anggapan.
                           Dalam stelsel, anggapan pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun

                           pajak. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku hal ini,

                           dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan
                           atau pendapatan oleh wajib pajak. Anggapan ini dapat menggunakan

                           perbandingan data antara penerimaan/ pendapatan wajib pada tahun
                           sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapat yang akan diperoleh pada

                           tahun sekarang. Kelebihan stelsel ini yaitu dapat dibayar selama tahun berjalan

                           tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya yaitu paja
                           yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

                        3. Stelsel Campuran.
                           Dalam stelsel ini, berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan

                           pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu






                                                                                                     15
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26