Page 9 - E-BOOK_1917011002_NI KADEK VERA NINGSIH_PENDIDIKAN EKONOMI

III. URAIAN MATERI

A. PENGERTIAN PAJAK

Secara ekonomi ada asumsi bahwa setiap pengeluaran yang dikelaurkan
oleh masyarakat harus diimbangin dengan pemberian barang atau jasa maupun

fasilitas lainnya. Asumsi ini secara langsung tidak langsung berlaku bagi pajak.

Pajak mempunyai karakteristik sendiri. Dalam pembayaran pajak dana terlebih
dahulu masuk dalam proses anggaran (budgeter) yang nantinya akan

didistribusikan dan digunakan untuk pengadaan barang dan jasa publik yang
nantinya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat adapun pengetian pajak yaitu

sebagai berikut:
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (dalam Madiasmo 2011), pajak

merupakan peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran rutin. Surplusnya digunakan untuk investasi pada
barang-barang publik, misalnya jalan raya dan jembatan.

Prof. Dr. RJA. Adriani dalam Zain (2009) berpendapat bahwa, pajak adalah
iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang

wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang)
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali diubah dengan Undeng-
Undang nomor 9 tahun 1994 dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 dan

terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan definisi di atas , dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur (Madiasmo, 2011) yaitu sebagai berikut:

3