Page 35 - Sejarah Indonesia
P. 35

11. Gabungan Politik Indonesia



                                                GAPI atau Gabungan Politik Indonesia merupakan

                                                salah  satu  organisasi  bentukan  bangsa  Indonesia

                                                yang  didirikan  oleh  Mohammad  Husni  Thamrin
                                                pada  tanggal  21  Mei  1939.  Sesuai  dengan

                                                namanya,  GAPI  merupakan  gabungan  dari

                                                berbagai  partai  politik  yang  ada  di  Indonesia.
                                                Partai-partai yang bergabung diantaranya Parindra,

                                                Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan

                                                Minahasa,  Partai  Pasundan,  da  Partai  Islam
               Sumber. berpendidikan.com
           Gambar 12. Moh. Husni Thamrin        Indonesia (PII).

           Meskipun berada dalam sebuah kesatuan, organisasi ini bersifat federasi atau

           partai-partai  yang  bergabung  memiliki  kemerdekaan  penuh  terhadap
           programnya  masing-masing.  Tujuan  utama  dari  GAPI  yang  pertama  adalah

           mewujudkan  Indonesia  berparlemen,  dimana  mereka  menuntut  untuk

           dibuatkan  parlemen  bagi  orang  Indonesia  sendiri  dalam  pemerintahan.

           Kemudian  GAPI  mengeluarkan  resolusi  yang  menuntut  diadakannya
           perubahan  dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia  dengan  menggunakan  hukum

           tata negara dalam masa genting. Masa genting itu, seperti saat berlangsungnya

           perang dunia tujuannya untuk mencegah fasisme masuk ke Indonesia, karena
           itulah  diperlukannya  suatu  perubahan  tata  hukum  dalam  masa-masa  genting.

           Hal  ini  ditanggapi  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  dengan  membentuk

           sebuah komisi yang bernama Komisi Visman, akan tetapi pemerintah Belanda

           tidak  menanggapi  secara  serius  permintaan  dari  perwakilan  orang-orang
           pribumi. Walaupun telah dibentuk Komisi Visman, hasil kerja dari komisi ini

           sangat mengecewakan bahkan jauh dari kata objektif, karena Indonesia tidak

           diberikan hak untuk berparlemen.















                                                                                                               34
                                                                                 Sejarah Indonesia Kelas XI
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40