Page 33 - Buku Renstra 10 Oktober

w. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;

1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;

2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah

kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi;

x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan bidang

lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dibantu oleh 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

yaitu UPT Laboratorium Lingkungan dengan tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas teknis dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis

operasional dibidang pelayanan peredaran hasil hutan dan mempunyai

fungsi: Rancangan Akhir
a. Penyusunan rencana teknis operasional Balai

b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian peredaran hasil hutan

c. Pelaksanaan pendataan, pengawasan pemuatan dan pembongkaran

hasil hutan

d. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan
dokumen legalitas hasil hutan

e. Pelaksanaan pengkoordinasian teknis peredaran hasil hutan

f. Pelaksaan penerbitan dokumen legalitas hasil hutan

g. Pengelolaan ketatausahaan Balai
4. Struktur Organisasi SKPD/OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016,

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas;

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan

Kepala Pengelola Balai serta Penyuluh (Jabatan Fungsional). Gambaran
Struktur Organisasi sebagai berikut:

Renstra 2017-2022 |DLHK Propinsi Banten 22