Page 44 - Buku Renstra 10 Oktober

atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan

keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan
Rancangan Akhir
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradidional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 Pelansanaan komunikasi dialogis dengan MHA.

 Pembentukan panitia pengaakuan masyararakat hukum adat.

 Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan

kehutanan.

 Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup

dan kehutanan.
 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

 Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

 Penyiapan model peningkatan kepasitas dan peningkatan kerjasama

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait pengelolaan

lingkungan hidup dan kehutanan.

Renstra 2017-2022 |DLHK Propinsi Banten 33