Page 42 - Buku Renstra 10 Oktober

 Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan,

Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup).

 Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan AMDAL dan
pemereiksaan UKL UPL.

 Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan

(Komisi Penilai Amdal, tim pakar dan tim teknis).

 Meaksanakan proses rekomendasi penerbitan izin lingkungan.
Rancangan Akhir
 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah
kabupaten/kota yang menerbitkanizin lingkungan bagi jenis usaha

dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL-UPL

dalam wilayah Propinsi.

 Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya.

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik
lisan maupun tertulis.

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum

 Membantu Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang

pengaduan dan penegakan hukum.

 Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

 Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam
melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.

 Melaksanakan kajian teknis penanganan penaduan, pentaatan dan

penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi

Sanksi Administratif, Sengketa/Perdata dan Pidana.

 Melaksanakan kebijakan operasional penanganan pengaduan,
pentaatan dan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

Renstra 2017-2022 |DLHK Propinsi Banten 31