Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 22 Oktober 2019
P. 2

OPINI








                SELASA, 22 OKTOBER 2019                                                                                                                                                              02

                                                  Menyambut Kabinet






                                                  Jokowi-Ma’ruf Amin









                                                                  Penulis: Eko Sulistyo Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

                       ADA 2014, Presiden Jokowi mendapat banyak                                                                                      menteri harus mampu mengek-  dan berdaya saing akan menjadi
                       masukan untuk membentuk ‘zaken kabinet’ agar                                                                                   sekusi setiap program. Apa yang   perhatian utama. SDM akan
                                                                                                                                                      akan dieksekusi para menteri di
                                                                                                                                                                                 menjadi faktor penentu bagi ren-
                       para menteri yang dipilih diprioritaskan dari ka-                                                                              periode kedua nanti ada dalam   cana strategis visi Indonesia 2045.
               Plangan profesional di bidangnya. Saat pelanti-                                                                                        Rencana Pembangunan Jangka   Kualitas SDM yang akan
                kan Kabinet Kerja 27 Oktober 2014, dari 34 pos kemen-                                                                                 Menengah Nasional (RPJMN)   dikembangkan bukan hanya
                terian, 14 orang dari unsur parpol, 4 dari PDIP, 3 dari                                                                               2020-2024 yang merupakan tahap   berkualitas, melainkan mampu
                                                                                                                                                                                 bersaing  dengan  bangsa  lain,
                                                                                                                                                      terakhir dari Rencana Pemban-
                PKB, 3 dari Golkar, 2 dari NasDem, 1 dari Hanura, dan 1                                                                               gunan Jangka Panjang Nasional   tapi juga mempunyai karakter
                dari PPP. Sementara itu, dari unsur nonpartai dan profe-                                                                              (RPJPN) 2005-2025.         keindonesiaan yang kuat. SDM
                                                                                                                                                        Dalam RPJMN 2020-2024,
                sional berjumlah 20 orang.                                                                                                            ada tujuh program stategis   harus berjalan beriringan den-
                                                                                                                                                                                 gan agenda strategis keempat
                                                                                                                                                      yang akan dijalankan. Pertama,   ‘membangun kebudayaan dan
                 Sejak awal pemerintahanya,   kementerian yang akan digabung                                                                          memperkuat  ketahanan  eko-  karakter bangsa’.
                Jokowi telah menegaskan garis   dan ada yang baru.                                                                                    nomi untuk pertumbuhan yang   Dalam program strategis ketu-
                politik kebijakan kepada para   Penggabungan nomenklatur                                                                              berkualitas. Kedua, mengem-  juh menyangkut politik, hukum,
                menterinya. Tidak ada visi ke-  kementerian sudah dijalankan                                                                          bangkan wilayah untuk mengu-  dan keamanan dinyatakan akan
                menterian, yang ada ialah visi   dalam Kabinet Kerja Jokowi-                                                                          rangi kesenjangan dan menjamin   meningkatkan hak politik dan
                presiden. Hal itu sebagai bentuk   Jusuf Kalla seperti Kementerian                                                                    pemerataan. Ketiga, meningkat-  kebebasan sipil, memperbaiki
                penegasan bahwa presiden ialah   Lingkungan Hidup dan Kehu-                                                                           kan SDM yang berkualitas dan   sistem peradilan, dan memper-
                chief of executive, pemegang   tanan (KLHK), Kementerian                                                                              berdaya saing.             mudah akses terhadap keadilan.
                kekuasaan pemerintahan ber-  Desa Pembangunan Daerah                                                                                    Keempat, membangun kebu-  Artinya, pemerintah harus men-
                dasarkan  UUD 1945. Menteri   Tertinggal dan Transmigrasi,                                                                     Dok Setneg  dayaan dan karakter bangsa.   emukan kebijakan yang tepat
                diangkat oleh presiden untuk   serta Menteri Pekerjaan Umum   Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden.                      Kelima, memperkuat infra-  untuk mencari mekanisme guna
                membantu menjalankan urusan   dan Perumahan Rakyat.                                                                                   struktur untuk mendukung   menyelesaikan persoalan HAM
                pemerintahan.               Selain itu, juga dibentuk Ke-  kan nomenklatur kementerian.   tenagakerjaan, industri, perda-  usaha milik negara, pertanahan,   pengembangan ekonomi dan   masa lalu yang berkeadilan.
                                           menterian Koordinator (Kemen-  Pertama, urusan pemerintahan   gangan, pertambangan, energi,   teknologi, investasi, koperasi,   pelayanan dasar. Keenam,   Para menteri bertipe eksekutor
                Nomenklatur kementerian    ko) Kemaritiman dan Pemban-  yang nomenklatur kementeri-  pekerjaan umum, transmigrasi,   usaha kecil dan menegah, pari-  membangun  lingkungan hid-  juga harus fl eksibel mengikuti
                 Jelang pelantikan presiden   gunan Manusia dan Kebudayaan   annya secara tegas disebutkan   transportasi, informasi, komu-  wisata, pemberdayaan perem-  up, meningkatkan ketahanan   irama Presiden Jokowi dan tidak
                dan wakil presiden 20 Oktober   (PMK) yang sebelumnya tidak   dalam UUD 1945 meliputi uru-  nikasi. Juga pertanian, perke-  puan, pemuda, olahraga, pe-  bencana dan perubahan iklim.   ragu untuk mengeksekusin-
                2019 mendatang, pembentukan   ada. Jokowi juga menjadikan   san luar negeri, dalam negeri,   bunan, kehutanan, peternakan,   rumahan, dan pembangunan   Ketujuh, memperkuat stabilitas   ya. Seperti diucapkan Presiden
                kabinet dengan nomenklatur   Bappenas, yang sebelumnya   dan pertahanan.        kelautan, dan perikanan.   kawasan atau daerah tertinggal.  Polhukhankam dan transfor-  Jokowi, “Saya dalam lima tahun
                kementerian menjadi perbin-  berada di bawah Kemenko Per-  Kedua, urusan pemerintahan   Ketiga, urusan pemerintahan                   masi pelayanan publik.     ke depan insya Allah sudah tidak
                cangan publik. Dalam periode   ekonomian, menjadi lembaga   yang ruang lingkupnya dise-  dalam rangka penajaman, koor-  Agenda strategis 2020-2024  Dari tujuh program strategis   memiliki beban apa-apa. Jadi,
                kedua pemerintahannya bersama   setingkat kementerian.  butkan dalam UUD 1945 me-  dinasi, dan sinkronisasi pro-  Pada periode kedua pemer-  itu sebagian besar ialah melanjut-  keputusan yang gila, keputusan
                wakilnya, KH Ma’ruf Amin,   Dalam UU No 39 Tahun 2008   liputi urusan agama, hukum,   gram pemerintah meliputi uru-  intahannya,  Presiden  Jokowi   kan program yang sudah berjalan   yang miring-miring, yang itu
                Presiden Jokowi pernah me-  Pasal 4 dan 5, ada tiga pokok   keuangan, keamanan, HAM,   san perencanaan pembangunan   menginginkan menterinya me-  selama periode 2014-2019. Dari   penting untuk negara ini akan
                nyampaikan akan ada perubahan   urusan pemerintahan  yang   pendidikan, dan kebudayaan.   nasional, aparatur negara, ke-  miliki kemampuan manajerial   ketujuh program, agenda menin-  kita kerjakan. Jadi, saya tidak
                nomenklatur kementerian. Ada   menjadi landasan pembentu-  Lalu, kesehatan, sosial, ke-  sekretariatan negara, badan   kuat, integritas, dan loyal. Para   gkatkan SDM yang berkualitas   memiliki beban apa-apa”.

                          Menekan Disparitas Kualitas SDM Pusat-Daerah





                                                                       Penulis: Dr Augustina Kurniasih Direktur Sumber Daya, Universitas Mercu Buana


                 LAPORAN lembaga riset Mc   Pertimbangannya sederhana,                                                                                nomi daerah, melalui upaya   Sugeng Rismianto.
                Kinsey and Company memberi   pada 2030 populasi penduduk                                                                              pemekaran wilayah. Nyatanya
                kabar harap-harap cemas bagi   Indonesia diprediksi menca-                                                                            pemekaran wilayah tidak se-  Bersinergi
                beberapa pihak tertentu. Laporan   pai 296 juta jiwa. Dengan porsi                                                                    lalu berbuah manis. Data Ke-  Pencapaian kualitas SDM
                lembaga konsultan manajemen   jumlah usia produktif mencapai                                                                          menterian Dalam Negeri 2016   bangsa mana pun selalu terkait
                ini memberi sinyal pertumbuhan   68,1%.  Jika  23  juta  pekerjaan                                                                    mencatat 67% daerah hasil   dengan peran pendidikan, di
                yang positif, sekaligus memotret   itu hilang pada kelompok usia                                                                      pemekaran mendapat nilai tidak   antaranya institusi pendidikan
                pergeseran ekstrem iklim ke-  produktif, dikhawatirkan terjadi                                                                        memuaskan, yakni gagal dalam   tinggi. Data Badan  Akredi-
                tenagakerjaan di Indonesia yang   turbulensi ekonomi, sosial, dan                                                                     tata kelola pemerintahan yang   tasi Nasional Perguruan Tinggi
                akan terjadi pada 2030.    politik dalam negeri.                                                                                      baik. Tercatat hanya 33% dae-  (BAN PT) 2019 menunjukkan
                 Dalam laporan itu, Mc Kinsey   Fakta lainnya yang menjadi                                                                            rah otonomi baru yang diang-  ada 4.644 institusi pendidikan
                secara tegas menyebut bahwa di   perhatian ialah ketimpangan                                                                          gap memenuhi harapan dalam   tinggi di Indonesia, baik swasta
                Indonesia setara 16% aktivitas   antara pusat dan daerah, baik                                                                        menjalankan fungsi sebagai   maupun negeri.
                pekerjaan dapat diautomasi.   pada pembangunan infrastruk-                                                                            daerah baru.                Jumlah perguruan tinggi yang
                Angka itu diperkirakan akan   tur, sistem transportasi, kualitas                                                                        Komite Pemantau Pelaksa-  begitu besar merupakan kekuatan
                menghilangkan 23 juta pekerjaan   pendidikan, maupun model                                                                            naan Otonomi Daerah (2018)   bagi bangsa dan dapat diman-
                yang sudah  biasa  dilakukan   layanan publik. Tidak berhenti                                                                         memberikan tiga item yang perlu   faatkan untuk kemajuan setiap
                pekerja, misalnya, data entry,   di situ saja. Tantangan lain yang                                                                    diperbaiki dalam pelaksanaan   daerah. Pemerintah daerah dapat
                payroll offi  cer, production work-  juga menghadang ialah tingkat                                                                      otonomi daerah. Pertama, pem-  melibatkan perguruan tinggi seb-
                ers, machine operator, dan data   kerusakan alam. Pada sisi lainnya                                                                   bagian urusan yang optimal.   agai think tank bagi lahirnya ke-
                collection.                ketersediaan energi yang merata                                                                            Kedua, perbaikan manajemen   bijakan daerah. Pendidikan tinggi
                 Pada sisi lain, otomatisasi   sebagai pendorong kemajuan                                                                             pemerintahan daerah. Ketiga,   dapat berperan menunjang upaya
                tersebut akan mampu mem-   juga menjadi hambatan. Sumber                                                                              pemilihan kepala daerah perlu   pemda dalam pengembangan
                buka 27-46 juta lapangan peker-  energi di daerah masih sulit ter-                                                                    penyempurnaan. Di sisi lain,   berbagai sektor pembangunan
                jaan baru, terutama pada sektor   penuhi. Ditambah pula segregasi                                                                     data KPK 2019 mencatat se-  daerah, terutama sektor ekonomi,
                manufaktur, akomodasi, dan   sosial di berbagai daerah kerap                                                                          banyak 114 kepala daerah, baik   sosial, dan budaya.
                makanan yang terkait dengan   diwarnai aksi kekerasan berlatar                                                                        tingkat provinsi maupun ka-  Peran tersebut tentunya di-
                penggunaan komputer atau   ras, suku, dan agama melebar ke                                                                            bupaten/kota terjerat korupsi.   lakukan dengan memperhatikan
                teknologi otomatisasi. Profesi   pelosok desa.                                                                                        Ratusan kepala daerah itu ialah   prioritas kebutuhan dan potensi
                yang diprediksi meningkat, an-  Kajian INDEF pada periode                                                                             produk dari pemilihan langsung   unggulan daerah yang bersang-
                tara lain insinyur komputer dan   2006-2016 di 23 provinsi layak                                                                      yang tidak sehat.          kutan. Di sisi yang lain, pemda
                desainer gaming. Apakah lapan-  menjadi catatan bersama. Kajian                                                                         Namun, beberapa kepala dae-  dapat berperan menunjang keg-
                gan pekerjaan baru itu dapat diisi   tersebut menyatakan tingkat ke-                                                                  rah berhasil melakukan terobo-  iatan pendidikan tinggi, khusus-
                generasi muda Indonesia?   senjangan pada tahun pertama                                                                               san hingga mampu melakukan   nya pada kegiatan penelitian dan
                 Dalam laporan tersebut me-  indeks gini berada di posisi 0,35                                                                        praktik dan tata kelola pemer-  pengabdian pada masyarakat.
                mang dijelaskan dampak peng-  poin. Kemudian, tren indeks gini                                                                        intahan yang baik sehingga   Model kerja sama pemda dan
                gunaan teknologi terhadap ke-  meningkat pada 2011 menjadi                                                                            mendapat penghargaan dari   perguruan tinggi membantu
                tenagakerajaan dan dampaknya   0,41. Sejak 2015, indeks mulai                                                                         negara. Berdasarkan Keppres   kepala daerah melahirkan kebi-
                berbeda-beda antara negara maju   menurun sehingga di akhir studi                                                                     Nomor 26/Tk/2019, Kabupaten   jakan yang progresif. Kebijakan
                dan berkembang. Seperti untuk   pada  September  2016  tercatat                                                                       Karanganyar, Kabupaten Kun-  yang mendorong pada peningka-
                Indonesia, diprediksi ada 2.000   sebesar 0,39. Namun, angka tera-                                                                    ingan, dan Kota Gorontalo di-  tan kualitas SDM lokal sehingga
                aktivitas pada 800 jenis pekerjaan   khir ini pun masih lebih tinggi                                                                  ganjar Samkaryanugraha Parasa-  mampu bersaing dalam iklim
                yang umumnya dikerjakan ma-  dari situasi 2006.                                                                                  Ilustrasi  mya Purnanugraha. Kemudian,   ketenagakerjaan 2030.
                nusia akan tergantikan melalui   Data Konsorsium Pembaruan                                                                            berdasarkan Keppres Nomor   Menjadi harapan rakyat Indo-
                pendekatan teknologi modern.   Agraria (KPA) pada September   guasai 46,6% total kekayaan pen-  Faktor lain ialah variasi kemam-  Salah satunya akan muncul per-  27/Tk/2019  beberapa  kepala   nesia akan lahirnya para kepala
                Sesuatu yang tentunya akan   2017 menunjukkan dari seluruh   duduk dewasa di Tanah Air dan   puan daerah dalam mengelola   sepsi ketidakadilan antarsesama   daerah mendapat Satya Lencana   daerah yang kreatif sebagai upa-
                berbeda terjadi di negara maju.  wilayah daratan di Indonesia,   10% orang terkaya menguasai   potensi wilayahnya sehingga ter-  masyarakat. Hal itu diperkuat   Karya Bhakti Praja Nugraha.   ya mencegah dampak negatif
                 Tentu saja bagi negara sedang   71% dikuasai korporasi kehu-  75,3% total kekayaan penduduk.  dapat perbedaan tingkat keber-  data bahwa dari 514 kabupaten/  Mereka ialah Gubernur NTB   atas hilangnya 23 juta pekerjaan
                berkembang seperti Indonesia   tanan, 16% dipegang korporasi   Kesenjangan tersebut diakui   hasilan pembangunan di tiap-  kota di Indonesia, terdapat 122   Muhammad Zainul Majdi, Bu-  sebagaimana laporan McKinsey.
                ancaman kehilangan 23 juta pe-  perkebunan skala besar, 7% di-  Menteri Bappenas Bambang PS   tiap wilayah.  kabupaten yang termasuk kat-  pati Bintan Apri Sujadi, Bupati   Harapan lahirnya, kepala dae-
                kerjaan di era teknologi modern   kuasai para konglomerat, sedan-  Brojonegoro. Beliau menyatakan   Data Bappenas yang disam-  egori daerah tertinggal.  Pohuwato Syarif Mbuinga, Wali   rah yang mampu menghadirkan
                bisa menjadi persoalan serius.   gkan rakyat menguasai sisanya.   disparitas antardaerah disebab-  paikan  pada  acara  Indonesia     Kota Pekanbaru Firdaus, Wali   SDM berkualitas untuk mengisi
                Selain menjadi beban sosial   Jika merujuk data Global Wealth   kan berbagai faktor, di antaranya   Development Forum 2018 men-  Kebijakan berkualitas  Kota Cimahi Ajay Muhammad   27-46 juta pekerjaan baru pada
                dan ekonomi bangsa, juga bisa   Report 2018 yang dirilis Credit   variasi potensi yang dimiliki   egaskan permasalahan kesen-  Lahirnya kebijakan daerah   Priyatna, Wali Kota Denpasar   2030. Semoga Indonesia sema-
                memicu ketegangan politik dan   Suisse disebutkan bahwa 1%   setiap wilayah, baik sumber daya   jangan antarwilayah berpotensi   yang progresif sepatutnya ha-  Ida  Bagus  Rai  Dharmawijaya   kin maju di tangan generasi
                mengancam keamanan.        orang terkaya di Indonesia men-  alam maupun letak geografis.   menjadi persoalan masa depan.   dir melalui pendekatan oto-  Mantra, dan Wali Kota Madiun   berikutnya.



                   PALANGKA     POSTALANGKA     POST
                   P                                                                         Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
                                                                                             di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
                                                                                             Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na  ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
                                                                                             Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
                   Alamat        : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya               Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
                   Penerbit      : PT Media Palangka Pambelum
                   Terbit Pertama   : 15 November 2001                                       Manager Produksi : Junaidi E  endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
                   SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001  Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
                                                                                             Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
                   Dewan Redaksi                       : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto  (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
                   Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab     : M Harris Sadikin
                   Pemimpin Perusahaan                 : Revy Apriani                        Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
                   Kabag Litbang                       : Hairil Supriadi                     (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
                   Ombudsman                           : -                                   Percetakan    : PT Media Palangka Pambelum
                                                                                             Alamat        : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)
   1   2   3   4   5   6   7