Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 22 Oktober 2019
P. 2
OPINI
SELASA, 22 OKTOBER 2019 02
Menyambut Kabinet
Jokowi-Ma’ruf Amin
Penulis: Eko Sulistyo Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden
ADA 2014, Presiden Jokowi mendapat banyak menteri harus mampu mengek- dan berdaya saing akan menjadi
masukan untuk membentuk ‘zaken kabinet’ agar sekusi setiap program. Apa yang perhatian utama. SDM akan
akan dieksekusi para menteri di
menjadi faktor penentu bagi ren-
para menteri yang dipilih diprioritaskan dari ka- periode kedua nanti ada dalam cana strategis visi Indonesia 2045.
Plangan profesional di bidangnya. Saat pelanti- Rencana Pembangunan Jangka Kualitas SDM yang akan
kan Kabinet Kerja 27 Oktober 2014, dari 34 pos kemen- Menengah Nasional (RPJMN) dikembangkan bukan hanya
terian, 14 orang dari unsur parpol, 4 dari PDIP, 3 dari 2020-2024 yang merupakan tahap berkualitas, melainkan mampu
bersaing dengan bangsa lain,
terakhir dari Rencana Pemban-
PKB, 3 dari Golkar, 2 dari NasDem, 1 dari Hanura, dan 1 gunan Jangka Panjang Nasional tapi juga mempunyai karakter
dari PPP. Sementara itu, dari unsur nonpartai dan profe- (RPJPN) 2005-2025. keindonesiaan yang kuat. SDM
Dalam RPJMN 2020-2024,
sional berjumlah 20 orang. ada tujuh program stategis harus berjalan beriringan den-
gan agenda strategis keempat
yang akan dijalankan. Pertama, ‘membangun kebudayaan dan
Sejak awal pemerintahanya, kementerian yang akan digabung memperkuat ketahanan eko- karakter bangsa’.
Jokowi telah menegaskan garis dan ada yang baru. nomi untuk pertumbuhan yang Dalam program strategis ketu-
politik kebijakan kepada para Penggabungan nomenklatur berkualitas. Kedua, mengem- juh menyangkut politik, hukum,
menterinya. Tidak ada visi ke- kementerian sudah dijalankan bangkan wilayah untuk mengu- dan keamanan dinyatakan akan
menterian, yang ada ialah visi dalam Kabinet Kerja Jokowi- rangi kesenjangan dan menjamin meningkatkan hak politik dan
presiden. Hal itu sebagai bentuk Jusuf Kalla seperti Kementerian pemerataan. Ketiga, meningkat- kebebasan sipil, memperbaiki
penegasan bahwa presiden ialah Lingkungan Hidup dan Kehu- kan SDM yang berkualitas dan sistem peradilan, dan memper-
chief of executive, pemegang tanan (KLHK), Kementerian berdaya saing. mudah akses terhadap keadilan.
kekuasaan pemerintahan ber- Desa Pembangunan Daerah Keempat, membangun kebu- Artinya, pemerintah harus men-
dasarkan UUD 1945. Menteri Tertinggal dan Transmigrasi, Dok Setneg dayaan dan karakter bangsa. emukan kebijakan yang tepat
diangkat oleh presiden untuk serta Menteri Pekerjaan Umum Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden. Kelima, memperkuat infra- untuk mencari mekanisme guna
membantu menjalankan urusan dan Perumahan Rakyat. struktur untuk mendukung menyelesaikan persoalan HAM
pemerintahan. Selain itu, juga dibentuk Ke- kan nomenklatur kementerian. tenagakerjaan, industri, perda- usaha milik negara, pertanahan, pengembangan ekonomi dan masa lalu yang berkeadilan.
menterian Koordinator (Kemen- Pertama, urusan pemerintahan gangan, pertambangan, energi, teknologi, investasi, koperasi, pelayanan dasar. Keenam, Para menteri bertipe eksekutor
Nomenklatur kementerian ko) Kemaritiman dan Pemban- yang nomenklatur kementeri- pekerjaan umum, transmigrasi, usaha kecil dan menegah, pari- membangun lingkungan hid- juga harus fl eksibel mengikuti
Jelang pelantikan presiden gunan Manusia dan Kebudayaan annya secara tegas disebutkan transportasi, informasi, komu- wisata, pemberdayaan perem- up, meningkatkan ketahanan irama Presiden Jokowi dan tidak
dan wakil presiden 20 Oktober (PMK) yang sebelumnya tidak dalam UUD 1945 meliputi uru- nikasi. Juga pertanian, perke- puan, pemuda, olahraga, pe- bencana dan perubahan iklim. ragu untuk mengeksekusin-
2019 mendatang, pembentukan ada. Jokowi juga menjadikan san luar negeri, dalam negeri, bunan, kehutanan, peternakan, rumahan, dan pembangunan Ketujuh, memperkuat stabilitas ya. Seperti diucapkan Presiden
kabinet dengan nomenklatur Bappenas, yang sebelumnya dan pertahanan. kelautan, dan perikanan. kawasan atau daerah tertinggal. Polhukhankam dan transfor- Jokowi, “Saya dalam lima tahun
kementerian menjadi perbin- berada di bawah Kemenko Per- Kedua, urusan pemerintahan Ketiga, urusan pemerintahan masi pelayanan publik. ke depan insya Allah sudah tidak
cangan publik. Dalam periode ekonomian, menjadi lembaga yang ruang lingkupnya dise- dalam rangka penajaman, koor- Agenda strategis 2020-2024 Dari tujuh program strategis memiliki beban apa-apa. Jadi,
kedua pemerintahannya bersama setingkat kementerian. butkan dalam UUD 1945 me- dinasi, dan sinkronisasi pro- Pada periode kedua pemer- itu sebagian besar ialah melanjut- keputusan yang gila, keputusan
wakilnya, KH Ma’ruf Amin, Dalam UU No 39 Tahun 2008 liputi urusan agama, hukum, gram pemerintah meliputi uru- intahannya, Presiden Jokowi kan program yang sudah berjalan yang miring-miring, yang itu
Presiden Jokowi pernah me- Pasal 4 dan 5, ada tiga pokok keuangan, keamanan, HAM, san perencanaan pembangunan menginginkan menterinya me- selama periode 2014-2019. Dari penting untuk negara ini akan
nyampaikan akan ada perubahan urusan pemerintahan yang pendidikan, dan kebudayaan. nasional, aparatur negara, ke- miliki kemampuan manajerial ketujuh program, agenda menin- kita kerjakan. Jadi, saya tidak
nomenklatur kementerian. Ada menjadi landasan pembentu- Lalu, kesehatan, sosial, ke- sekretariatan negara, badan kuat, integritas, dan loyal. Para gkatkan SDM yang berkualitas memiliki beban apa-apa”.
Menekan Disparitas Kualitas SDM Pusat-Daerah
Penulis: Dr Augustina Kurniasih Direktur Sumber Daya, Universitas Mercu Buana
LAPORAN lembaga riset Mc Pertimbangannya sederhana, nomi daerah, melalui upaya Sugeng Rismianto.
Kinsey and Company memberi pada 2030 populasi penduduk pemekaran wilayah. Nyatanya
kabar harap-harap cemas bagi Indonesia diprediksi menca- pemekaran wilayah tidak se- Bersinergi
beberapa pihak tertentu. Laporan pai 296 juta jiwa. Dengan porsi lalu berbuah manis. Data Ke- Pencapaian kualitas SDM
lembaga konsultan manajemen jumlah usia produktif mencapai menterian Dalam Negeri 2016 bangsa mana pun selalu terkait
ini memberi sinyal pertumbuhan 68,1%. Jika 23 juta pekerjaan mencatat 67% daerah hasil dengan peran pendidikan, di
yang positif, sekaligus memotret itu hilang pada kelompok usia pemekaran mendapat nilai tidak antaranya institusi pendidikan
pergeseran ekstrem iklim ke- produktif, dikhawatirkan terjadi memuaskan, yakni gagal dalam tinggi. Data Badan Akredi-
tenagakerjaan di Indonesia yang turbulensi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang tasi Nasional Perguruan Tinggi
akan terjadi pada 2030. politik dalam negeri. baik. Tercatat hanya 33% dae- (BAN PT) 2019 menunjukkan
Dalam laporan itu, Mc Kinsey Fakta lainnya yang menjadi rah otonomi baru yang diang- ada 4.644 institusi pendidikan
secara tegas menyebut bahwa di perhatian ialah ketimpangan gap memenuhi harapan dalam tinggi di Indonesia, baik swasta
Indonesia setara 16% aktivitas antara pusat dan daerah, baik menjalankan fungsi sebagai maupun negeri.
pekerjaan dapat diautomasi. pada pembangunan infrastruk- daerah baru. Jumlah perguruan tinggi yang
Angka itu diperkirakan akan tur, sistem transportasi, kualitas Komite Pemantau Pelaksa- begitu besar merupakan kekuatan
menghilangkan 23 juta pekerjaan pendidikan, maupun model naan Otonomi Daerah (2018) bagi bangsa dan dapat diman-
yang sudah biasa dilakukan layanan publik. Tidak berhenti memberikan tiga item yang perlu faatkan untuk kemajuan setiap
pekerja, misalnya, data entry, di situ saja. Tantangan lain yang diperbaiki dalam pelaksanaan daerah. Pemerintah daerah dapat
payroll offi cer, production work- juga menghadang ialah tingkat otonomi daerah. Pertama, pem- melibatkan perguruan tinggi seb-
ers, machine operator, dan data kerusakan alam. Pada sisi lainnya bagian urusan yang optimal. agai think tank bagi lahirnya ke-
collection. ketersediaan energi yang merata Kedua, perbaikan manajemen bijakan daerah. Pendidikan tinggi
Pada sisi lain, otomatisasi sebagai pendorong kemajuan pemerintahan daerah. Ketiga, dapat berperan menunjang upaya
tersebut akan mampu mem- juga menjadi hambatan. Sumber pemilihan kepala daerah perlu pemda dalam pengembangan
buka 27-46 juta lapangan peker- energi di daerah masih sulit ter- penyempurnaan. Di sisi lain, berbagai sektor pembangunan
jaan baru, terutama pada sektor penuhi. Ditambah pula segregasi data KPK 2019 mencatat se- daerah, terutama sektor ekonomi,
manufaktur, akomodasi, dan sosial di berbagai daerah kerap banyak 114 kepala daerah, baik sosial, dan budaya.
makanan yang terkait dengan diwarnai aksi kekerasan berlatar tingkat provinsi maupun ka- Peran tersebut tentunya di-
penggunaan komputer atau ras, suku, dan agama melebar ke bupaten/kota terjerat korupsi. lakukan dengan memperhatikan
teknologi otomatisasi. Profesi pelosok desa. Ratusan kepala daerah itu ialah prioritas kebutuhan dan potensi
yang diprediksi meningkat, an- Kajian INDEF pada periode produk dari pemilihan langsung unggulan daerah yang bersang-
tara lain insinyur komputer dan 2006-2016 di 23 provinsi layak yang tidak sehat. kutan. Di sisi yang lain, pemda
desainer gaming. Apakah lapan- menjadi catatan bersama. Kajian Namun, beberapa kepala dae- dapat berperan menunjang keg-
gan pekerjaan baru itu dapat diisi tersebut menyatakan tingkat ke- rah berhasil melakukan terobo- iatan pendidikan tinggi, khusus-
generasi muda Indonesia? senjangan pada tahun pertama san hingga mampu melakukan nya pada kegiatan penelitian dan
Dalam laporan tersebut me- indeks gini berada di posisi 0,35 praktik dan tata kelola pemer- pengabdian pada masyarakat.
mang dijelaskan dampak peng- poin. Kemudian, tren indeks gini intahan yang baik sehingga Model kerja sama pemda dan
gunaan teknologi terhadap ke- meningkat pada 2011 menjadi mendapat penghargaan dari perguruan tinggi membantu
tenagakerajaan dan dampaknya 0,41. Sejak 2015, indeks mulai negara. Berdasarkan Keppres kepala daerah melahirkan kebi-
berbeda-beda antara negara maju menurun sehingga di akhir studi Nomor 26/Tk/2019, Kabupaten jakan yang progresif. Kebijakan
dan berkembang. Seperti untuk pada September 2016 tercatat Karanganyar, Kabupaten Kun- yang mendorong pada peningka-
Indonesia, diprediksi ada 2.000 sebesar 0,39. Namun, angka tera- ingan, dan Kota Gorontalo di- tan kualitas SDM lokal sehingga
aktivitas pada 800 jenis pekerjaan khir ini pun masih lebih tinggi ganjar Samkaryanugraha Parasa- mampu bersaing dalam iklim
yang umumnya dikerjakan ma- dari situasi 2006. Ilustrasi mya Purnanugraha. Kemudian, ketenagakerjaan 2030.
nusia akan tergantikan melalui Data Konsorsium Pembaruan berdasarkan Keppres Nomor Menjadi harapan rakyat Indo-
pendekatan teknologi modern. Agraria (KPA) pada September guasai 46,6% total kekayaan pen- Faktor lain ialah variasi kemam- Salah satunya akan muncul per- 27/Tk/2019 beberapa kepala nesia akan lahirnya para kepala
Sesuatu yang tentunya akan 2017 menunjukkan dari seluruh duduk dewasa di Tanah Air dan puan daerah dalam mengelola sepsi ketidakadilan antarsesama daerah mendapat Satya Lencana daerah yang kreatif sebagai upa-
berbeda terjadi di negara maju. wilayah daratan di Indonesia, 10% orang terkaya menguasai potensi wilayahnya sehingga ter- masyarakat. Hal itu diperkuat Karya Bhakti Praja Nugraha. ya mencegah dampak negatif
Tentu saja bagi negara sedang 71% dikuasai korporasi kehu- 75,3% total kekayaan penduduk. dapat perbedaan tingkat keber- data bahwa dari 514 kabupaten/ Mereka ialah Gubernur NTB atas hilangnya 23 juta pekerjaan
berkembang seperti Indonesia tanan, 16% dipegang korporasi Kesenjangan tersebut diakui hasilan pembangunan di tiap- kota di Indonesia, terdapat 122 Muhammad Zainul Majdi, Bu- sebagaimana laporan McKinsey.
ancaman kehilangan 23 juta pe- perkebunan skala besar, 7% di- Menteri Bappenas Bambang PS tiap wilayah. kabupaten yang termasuk kat- pati Bintan Apri Sujadi, Bupati Harapan lahirnya, kepala dae-
kerjaan di era teknologi modern kuasai para konglomerat, sedan- Brojonegoro. Beliau menyatakan Data Bappenas yang disam- egori daerah tertinggal. Pohuwato Syarif Mbuinga, Wali rah yang mampu menghadirkan
bisa menjadi persoalan serius. gkan rakyat menguasai sisanya. disparitas antardaerah disebab- paikan pada acara Indonesia Kota Pekanbaru Firdaus, Wali SDM berkualitas untuk mengisi
Selain menjadi beban sosial Jika merujuk data Global Wealth kan berbagai faktor, di antaranya Development Forum 2018 men- Kebijakan berkualitas Kota Cimahi Ajay Muhammad 27-46 juta pekerjaan baru pada
dan ekonomi bangsa, juga bisa Report 2018 yang dirilis Credit variasi potensi yang dimiliki egaskan permasalahan kesen- Lahirnya kebijakan daerah Priyatna, Wali Kota Denpasar 2030. Semoga Indonesia sema-
memicu ketegangan politik dan Suisse disebutkan bahwa 1% setiap wilayah, baik sumber daya jangan antarwilayah berpotensi yang progresif sepatutnya ha- Ida Bagus Rai Dharmawijaya kin maju di tangan generasi
mengancam keamanan. orang terkaya di Indonesia men- alam maupun letak geografis. menjadi persoalan masa depan. dir melalui pendekatan oto- Mantra, dan Wali Kota Madiun berikutnya.
PALANGKA POSTALANGKA POST
P Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi E endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)