Page 12 - SKH Palangka Post Edisi 21 Oktober 2019

senin, 21 oktober 2019 12

Kades dan Lurah

Jadi Benteng Tekan

Konflik Lahan

SAMPIT, PPOST
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rudi-
anur, menekankan agar lurah dan kepala desa jadi
benteng pertama dalam rangka menekan konflik
lahan. Baik itu konflik antara perkebunan dan warga.
Pasalnya, permasalahan tersebut terjadi selama
ini akibat pengadministrasian pertanahan di tingkat
pemerintahan itu yang selama ini disinyalir sem-
rawut.
“Saya menekankan agar desa dan kelurahan itu
untuk pengolahan data mesti terkomputerisasi,” kata
Rudianur, Minggu (20/10).
Menurutnya, kemajuan zaman sekarang harus
digunakan untuk hal demikian. Sebab, database ini
bisa aman dan bertahan lama sampai puluhan tahun
ke depannya. Jadi jangan hanya mengandalkan ad-
ministrasi yang diolah secara manual.
Dia mendukung agar di tingkat desa ada transfor-
masi penting pengelolaan dan inventarisasi tanah.
Sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan
dan aparatur desa data itu masih ada. Serta menjadi
acuan dalam menyetujui usulan warga. PimPinan DPRD Kotim saat menyalami para pejabat usai paripurna. Belanja mobil pimpinan DPRD Kotawaringin Timur periode 2019-2024 anggarannya mencapai Rp1,8 miliar. Foto : BN
”Data harus tersistem rapi, surat dan objek tanah
Dia menambahkan, kadang sengketa antar warga Belanja Mobil Pimpinan
yang diterbitkan itu harus ada dalam database desa,”
tukasnya.
Selama ini di desa kebanyakan masih mengandal-
kan pencatatan manual di buku induk atau register.
Sama halnya di kelurahan.
ini karena memiliki legalitas sama seperti SKT dan di
keluarkan desa yang sama pula. Persoalan tumpang
tindih ini menyebabkan rentetan konflik pertanahan
di Kotim ini tidak ada habisnya. (nc-bn/P3) DPRD Kotim Rp1,8 Miliar

samPit, PPost Rudianur membenarkan perihal digunakan Ketua DPRD, Rinie, dan di daerah sudah ada distribu-
Belanja mobil pimpinan DPRD Kotawaringin Timur peri- pengadaan kendaraan itu. Bahkan Wakil Ketua I, Rudianur dan tor resmi yang ditunjuk pemerin-
dalam waktu dekat akan diserah-
Wakil Ketua II, Muhammad Ru-
tah, itu tidak lelang. Tapi penun-
ode 2019-2024 cukup mengejutkan setelah mereka kembali kan kepada mereka. dini Darwan Ali. jukkan langsung. Itu prosesnya
mendapatkan fasilitas mewah. “Benar, memang ada pen- Bima menegaskan, anggaran melalui e-purchasing,” kata Bima.
gadaan untuk pimpinan baru. yang disediakan tersebut sekitar Pengadaan ini, kata Bima untuk
Tiga mobil yang akan dikenda- sudah ada di salah satu dealer Dalam waktu dekat ini sudah Rp1,8 miliar. Artinya kisaran menunjang kinerja pimpinan
rai pimpinan ini diperkirakan mobil di Kota Sampit. Pembe- diserahkan,” katanya, kemarin. maksimal satu mobil itu harga DPRD Kotim. Apalagi dengan
harga satuannya sekitar Rp600 rian fasilitas tambahan kepada Terpisah, Sekretaris DPRD Ko- Rp600 jutaan. Disinggung men- kondisi wilayah Kotim dengan
juta. Jika ditotal anggaran ketig- pimpinan DPRD Kotim ini untuk tim, Bima Eka Wardana men- genai sistem pengadaannya, tidak geografis yang ada ini, mobil
anya sekitar Rp1,8 miliar. mengganti mobil dinas lama yang gatakan, pihaknya kini tengah menggunakan sistem lelang atau Toyota Fortuner dengan jenis
Ketiga mobil pimpinan itu su- usianya hampir 10 tahun. menunggu kedatangan mobil pengadaan barang dan jasa. VRZ bensin dianggap sangat
Foto : BN
imbas konflik pertanahan yang terjadi di Kotim. dah siap dipakai. Kini mobil itu Wakil Ketua DPRD Kotim, baru tersebut. Rencananya akan “Untuk barang seperti mobil tepat.(nc-bn/P3)

Galakkan Budidaya Ikan Jelawat di Kotim Sertifikat Gratis untuk

SAMPIT, PPOST satu program pemerintah ke Permudah Warga Pinjam Modal
ikan keramba memang jadi salah
Anggota Komisi II DPRD Kota-
waringin Timur (Kotim), Parimus depannya. Artinya mereka di-
meminta agar pemerintah kabu- fasilitasi mulai dari diberikan
paten memberdayakan dengan bibit, pakan hingga kepada pros- SAMPIT, PPOST bagikan. apa persoalan sebenarnya
baik para peternak ikan, sehingga es penjualannya nanti dibantu Anggota DPRD Kotawarin- “Karena kalau lama di- sehingga belum di salurkan
Ikan Jelawat yang jadi ikon kota pemerintah. gin Timur, Dadang H Syamsu tahan artinya membuat ma- kepada warga hampir diakhir
itu bisa dibudidayakan. Selain itu program tersebut menyebutkan adanya pemba- syarakat gelisah dan tidak tahun 2019 ini.
Parimus sangat mendukung sejalan dengan upaya pemerin- gian sertifikat gratis dari BPN bisa berbuat apa-apa,” kata Padahal secara simbolis
pemerintah kabupaten mening- tah yang saat ini gencar menso- Kotim sangat membantu bagi Dadang. sudah diserahkan oleh Bupati
katkan produksi usaha peternak sialisasikan ikan jelawat sebagai masyarakat, di antaranya un- Sejumlah masyarakat kata Kotim, Supian Hadi pada 1
ikan di sungai, terlebih ikan karakter khusus dari Kotim. tuk mempermudah pinjaman dia saat ini harus dibuat April 2019 lalu. Awalnya
Jelawat. Parimus berharap ke depan- modal ke lembaga perbankan. resah. Pasalnya hingga kini warga mengira setelah pem-
Menurutnya pengembangan nya Pemkab Kotim memiliki “Setidaknya kalau sudah sertifikat gratis yang dijan- berian secara simbolis terse-
sektor peternakan ikan di Kotim Foto : BN komitmen yang sama untuk ada sertifikat itu mereka bisa jikan pemerintah melalui but sisanya langsung dibagi
memang sangat bisa diandalkan tambak ikan milik masyarakat yang dikelola seadanya di Kelurahan Pasir perhatian baik kelompok tani mudah akses pinjaman dana program pendaftaran tanah kepada ribuan warga, namun
baik dengan kolam hingga tam- Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Saat ini DPRD Kotim mendukung hingga kelompok usaha ternak. ke Bank,” kata Dadang, Min- sistematis lengkap (PTSL) tak hal tersebut tidak diberikan dan
bak sungai. budidaya ikan jelawat. Karena melalui program itu salah ggu (20/10). kunjung diberikan. Padahal ini sudah berlangsung 6 bulan
Namun sayangnya selama ini satu upaya untuk menjadikan Menurutnya terkhusus itu adalah program tahun hingga saat ini.
sektor itu belum tergarap maksi- Bahkan ada sejumlah petambak masih mengandalkan pasokan masyarakat bisa sejahtera dan di wilayah Kecamatan Baa- 2018 silam. “Semoga saja apa yang dis-
mal, sehingga harus didorong yang mengelola usahanya apa Jelawat dari daerah lain untuk memiliki penghasilan yang layak. mang ada 2.860 warga yang Masyarakat kata dia terus ampaikan BPN sudah bisa di-
secara terus menerus. adanya karena minimnya dukun- memenuhi kebutuhan lokal,” “Jangan kita punya Ikon Jela- mendapatkan program serti- bertanya dan BPN juga mes- ambil itu benar adanya. Jangan
Hal demikian melihat pasokan gan pemerintah. kata Parimus, Sabtu (19/10). wat tapi saat dicari ikannya tidak fikat gratis tersebut, bahkan tinya harus menyampaikan warga ke sana alasannya banyak
ikan Jelawat bisa sampai kosong. “Selain itu juga selama ini kita Parimus sepakat jika petani ada,” pungkasnya. (nc-bn/P3) ia meminta agar segera di secara terbuka kepada publik lagi,” pungkasnya.(nc-bn/P3)

MURUNG RAYA

Penghargaan Opini WTP Bukti Peningkatan Kinerja

PUrUk CahU, PPost
Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
yang diterima Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura)
dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dianggap se-
bagai bukti peningkatan kinerja.

Wakil Bupati Mura Rejiki- tuturnya, Sabtu (19/10).
noor mengungkapkan, Pemkab Rejikinoor berharap, diberi-
Murung Raya sudah mendapat kannya penghargaan WTP bagi
opini WTP empat kali berturut- Kabupaten Murung Raya bisa
turut. menjadi motivasi bagi selu-
Meski begitu, pemkab tidak ruh perangkat daerah sehingga
berbangga diri. Sebaliknya, rai- bekerja lebih maksimal lagi ke
han WTP menjadi pemicu untuk depannya.
semakin meningkatkan kinerja Selain itu, ia juga berterima
dan transparasi keuangan dae- kasih kepada seluruh satuan
rah. organisasi perangkat daerah
“Selama empat kali kita (SOPD) yang mampu bekerja
menerima penghargaan WTP. dengan baik selama ini, khu-
Ini bukan sebagai bentuk kebang- susnya dalam pengelolaan dan
gaan bagi kami. Namun sebagai penggunaan anggaran.
Foto : PPost/Trisno peningkatan kinerja yang harus “Semua tidak terlepas dari
Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dianggap sebagai bukti peningkatan dipertahankan. Khususnya ter- peran semua pihak di setiap
kinerja. kait penggunaan anggaran kita,” SOPD,” tuturnya.(bn/P3)