Page 14 - SKH Palangka Post Edisi 21 Oktober 2019

BUMI TAMBUN BUNGAI

SENIN, 21 oktobEr 2019 14

Pelatihan KP-SPAM

Untuk Evaluasi Kinerja

bUNtok, PPoSt
Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum (KP-
SPAM) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), diberi pelatihan
oleh DC Area Pamsimas setempat. Pelatihan ini digelar,
selain mengevaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, juga
akan mencari solusi atas kendala yang dihadapi di lapan-
gan saat menjalankan program ini.
Seperti diketahui, tahun 2017 (BUMDes) untuk bermitra dalam
lalu lembaga ini mendapat ban- pengelolaan SPAM nanti, agar
tuan Penyedia Air Minum dan program pamsimas di desa-desa
Sanitasi Berbasis Masyarakat tetap jalan.
(pamsimas) dari pemerintah, “Sejak tahun 2017 hingga ta-
melalui Anggaran Pendapatan hun 2019 ini, sudah ada 41 desa
Belanja Negara (APBN) dan yang kita bangun SPAM,” ujar
Anggaran Pendapatan Belanja Rahmat, Jumat (18/10).
Daerah (APBD). Di mana dengan rincian, pada
Kegiatan pelatihan tersebut tahun 2017 dibangun SPAM di
dijelaskan oleh DC Area Pamsi- 13 desa, kemudian tahun 2018
mas Barsel, Muhamad Rahmatu- terdapat 15 desa dan tahun 2019
lah, khusus dilaksanakan untuk ada 14 desa yang telah dibangun
para pelaku KP-SPAM yang telah SPAM.
menerima bantuan pamsimas Diakui Rahmat, kendala di
dari dana APBN dan APBD. lapangan yang sering ditemui
Dikatakan Rahmat (panggi- terkait program pamsimas ini
lan akrab Rahmatullah), pelati- berhubungan dengan penge-
han ini diberikan dengan tujuan lolaannya, yang mana dikelola
untuk mengevaluasi kinerja oleh warga desa sendiri dengan
dari para kelompok pengelola dana swadaya. Di antaranya FOTO: PPOST/ARIANATA
bangunan SPAM yang telah untuk operasional petugas dan PELAtIHAN- DC Pamsimas Barsel menggelar pelatihan untuk para KP-SPAM di Buntok, Jumat (18/10).
dibangun sehingga dapat ber- bahan bakar guna pendistribu-
jalan sesuai dengan program sian SPAM tersebut.
yang ada. “Oleh karena itu, pelatihan ini Rakor Percepatan Penyaluran DD
Melalui pelatihan ini sam- juga sekaligus sebagai evaluasi
bungnya, diharapkan mem- dan langkah mencari jalan keluar
buahkan kesepakatan dengan dari masalah tersebut,” tukasnya. BUNTOK, PPOST Kemudian Haitami menam- hingga pihak desa bisa melak- cangan, ia mengungkapkan adanya pemilihan kepala desa
pihak Badan Usaha Milik Desa (sks/P8) Dinas Sosial Pemberdayaan bahkan, pada akhir bulan Ok- sanakan pembangunan desa bahwa untuk DD tahap II ma- atau pilkades serentak, dan juga
Ribuan Tanah Transmigran Masyarakat dan Desa (DSPMD) tober ini diharapkan DD tahap dengan baik. sih ada 12 desa yang belum masih dilakukan verifikasi oleh
Barito Selatan (Barsel) menggelar
tim.(sks/P8)
dicairkan. Disebabkan kendala
III sudah bisa tersalurkan, se-
Sebelum menutup perbin-
Rapat Koordinasi Pelaksanaan
Belum Bersertifikat Penyaluran DD Tahap III. Rakor
ini digelar untuk melakukan per-
cepatan penyaluran Dana Desa
(DD) tahap ke III
BUNTOK, PPOST Sehingga pihaknya berusaha Sekretaris DSPMD Barsel,
Dinas Tenaga Kerja dan Trans- agar dalam tahun ini juga sertifi- Haitami menuturkan, rakor ini
migarasi (Disnakertrans) Barito kat tanah warga transmigrasi bisa digelar dikarenakan realisasi
Selatan (Barsel) mencatat, saat direalisasikan, minimal untuk fisik masih kurang, yang mana
ini ada ribuan tanah warga trans- sertifikat 93 bidang tanah tersebut hanya tercapai sekitar 10,38
migrasi di daerah itu belum yang bekerjasama dengan Badan persen. Sedangkan sisa yang
bersertifikat. Untuk itu Disnaker- Pertanahan Nasional (BPN) Barsel. masih harus dikejar yakni sekitar
trans sedang berupaya keras agar Diuraikannya, dari 93 bidang 40 persen.
pada tahun 2019 ini sertifikat tanah ini terbagi pada dua lokasi “Sementara dari segi realisasi
tanah warga trans tersebut bisa yaitu di transmigrasi Gagutur keuangan sudah mencapai 81
terealisasi. Desa Marga Jaya sebanyak 68 bi- persen,” ujar Haitami, Jumat
Dijelaskan Kepala Disnaker- dang, kemudian di transmigrasi (18/10).
trans Barsel, Agus In’yulius, saat Baruang Desa Wungkur Baru Melalui rakor inilah, sam-
ini ada sekitar 1.322 tanah warga berjumlah 25 bidang. bungnya, pihak DSPMD ingin
transmigrasi yang belum dibuat- Pihaknya lanjut Agus, akan berkoordinasi bersama aparat
kan sertifikatnya, tetapi dari jum- melaksanakan survey awal ter- desa terkait pencapaian output
lah tersebut ada sekitar 93 bidang lebih dahulu terhadap tanah kegiatan DD agar sesuai target.
tanah yang sudah dibuatkan Surat tersebut pada tanggal 21 Oktober Dimana ada 21 desa yang sudah
Keputusan (SK) oleh Bupati Barsel. sampai 26 Oktober bersama tim menyampaikan laporan fisiknya
“Dimana diketahui sekitar 1.322 dari BPN. , sedangkan sisanya akan mel-
tanah warga transmigrasi belum “Setelah keluar rekomendasi aporkan pada hari Senin (21/10).
dibuatkan sertifikatnya, disebab- dari BPN maka akan kami sam- “Aparat desa terutama para
kan menunggak dari tahun 2015 paikan ke Bupati Barsel untuk kepala desa maupun Pj kades,
lalu. Untuk yang sudah dibuatkan mohon petunjuk terkait langkah menyatakan kesiapan untuk
SK tentunya harus diselesaikan,” selanjutnya dan juga anggaran- melaporkan realisasi fisik dari
FOTO: PPOST/SINTHA
terang Agus, Jumat (18/10). nya,” jelas Agus.(sks/P8) penggunaan DD itu,” bebernya. rAkor- Sekretaris DSPMD Barsel, Haitami, didampingi kabid dan kasi di dinas tersebut usai membuka rakor penyaluran DD tahap III, Jumat (18/10).
Disdagkop Bantah Kelangkaan Elpiji Melon

berdasarkan surat keputusan “Tepat sasaran yang dimaksud
kelangkaan. Pasalnya, selama melalui pangkalan yang ditetap- Menteri Energi dan Sumber adalah elpiji melon ditargetkan
ini tidak ada masalah dengan kan oleh Pertamina sendiri,” Daya Mineral (ESDM) RI Nomor untuk warga yang berpenghasi-
pendistribusian dan jumlah bebernya. 2363/12/DJM.O/2019 tertanggal lan di bawah 1,5 juta rupiah per
kuota elpiji melon untuk wilayah Di mana dengan menjalankan 20 Maret 2019. bulan,” sebut Dadang.(sks/P8)
Barsel. program Primolia ini, Pertam-
“Kami pastikan tidak ada ma- ina ingin memastikan bahwa
salah dalam hal pendistribusian penyaluran elpiji 3 kilogram
elpiji 3 kilogram untuk wilayah tepat sasaran. Begitu pula den-
Barsel,” ujar Dadang, Jumat gan harganya agar tidak me-
(18/10). lebihi Harga Eceran Tertinggi
Adapun alasan kenapa elpiji (HET) yang ditetapkan oleh
3 kilogram itu sulit diperoleh, pemerintah, yakni Rp 18 ribu
sambung Dadang, karena saat ini per tabung.
pihak Pertamina selaku BUMN “Nanti di setiap desa, hanya
yang memiliki otoritas perda- pangkalan yang ditunjuk lang-
FOTO: PPOST/SINTHA gangan komoditi elpiji, sedang sung oleh Pertamina saja yang
ANtrEAN- Masyarakat pengguna elpiji 3 kilogram ini sedang mengantre di salah satu pangkalan elpiji di Jalan Asam Kota memperketat pengawasan terha- boleh menampung dan memper-
Buntok, Jumat (18/10). dap penyaluran elpiji bersubsidi jual belikan gas 3 kilogram itu,”
BUNTOK, PPOST hal ini belum masuk dalam kat- Kepala Disdagkop dan UKM tersebut. ungkapnya.
Beberapa minggu terakhir, ke- egori langka, dan itu dibenarkan Barsel, Swita Minarsih, melalui “Pertamina sekarang sedang Tambahnya, Kabupaten Barsel
beradaan elpiji melon atau elpiji oleh pihak Dinas Perdagangan Kabid Perdagangan, Dadang menjalankan program Primolia, mendapat kuota elpiji 3 kilo-
subsidi 3 kilogram cukup sulit Koperasi dan UKM (Disdagkop Sumarna bahkan membantah yaitu program penyaluran gas gram dari Pertamina sekitar
ditemukan di Buntok. Namun dan UKM) Barito Selatan (Barsel). jika elpiji melon itu mengalami bersubsidi kepada masyarakat 2.351 tabung per hari. Hal ini

Mempertegas Fungsi dan Tugas BWI

PULANG PISAU, PPOST pengelola wakaf (nazhir) dalam “Juga penerima Wakaf Uang secepatnya bekerja, melakukan tanah mana saja yang sudah ber-
Ketua Badan Wakaf Indonesia mengelola dan mengembangkan atau LKS-PWU, dan menerima pemetaan dan validasi terhadap sertifikat dan yang belum.(ang/
(BWI) Provinsi Kalimantan Ten- harta benda wakaf, membuat pe- pendaftaran Akta Ikrar Wakaf tanah wakaf, dan juga mendata P8)
gah (Kalteng), H. Khairil Anwar doman pengelolaan dan pengem- (AIW) benda bergerak selain
menegaskan bahwa tugas dan bangan harta benda wakaf. uang dari Pejabat Pembuat Akta
fungsi Badan Wakaf Indonesia “Selain itu, juga melakukan Ikrar Wakaf (PPAIW),” ucapnya.
(BWI) secara garis besar adalah pengelolaan dan pengemban- Menurut Khairil, dalam melak-
mengurus pengelolaan pengurus gan harta benda wakaf berskala sanakan tugas dan wewenang-
dan harta wakaf, baik berskala nasional dan internasional, serta nya BWI bekerja sama dengan
nasional maupun internasional. harta benda wakaf terlantar,” Kementerian Agama, Majelis
Hal itu disampaikannya usai katanya. Ulama Indonesia, Badan Perta-
acar pelantikan Pengurus Per- Lebih lanjut kata Khairil, tugas nahan Nasional, Bank Indonesia,
wakilan BWI Kabupaten Pulang BWI itu memberikan pertim- Badan Perencanaan Pemban-
Pisau (Pulpis) Periode 2019-2022 bangan, persetujuan, atau izin gunan Nasional, Islamic De-
di Aula Kantor Kementerian atas perubahan peruntukan dan velopment Bank, dan berbagai
Agama (Kemenag) Kabupaten status harta benda wakaf. Kemu- lembaga lain.
setempat beberapa waktu lalu. dian, memberikan pertimbangan Pada kesempatan itu, Bupati
Lebih spesifik Khairil atau persetujuan atas penukaran Pulang Pisau, H Edy Pratowo FOTO: PPOST/ASPRIANTA
menjelaskan, ada beberapa tu- harta benda wakaf, memberhen- juga berharap Pengurus Badan Pelantikan Pengurus Perwakilan BWI Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) Periode
gas dan fungsi BWI, diantaranya tikan dan mengganti nazhir bila Wakaf Indonesia (BWI) Kabupat- 2019-2022 di Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten setempat
melakukan pembinaan terhadap dipandang perlu. en Pulang Pisau yang baru agar beberapa waktu lalu.