Page 17 - SKH Palangka Post Edisi 23 Oktober 2019

EKONOMI & BISNIS

rabu, 23 oktober 2019 17

Bandara Singkawang

Dilirik 40 Investor

PONTIANAK, PPOST
Tjhai Chui Mie, Wali Kota Singkawang, men-
gatakan sudah ada sekitar 40 investor yang melirik
kerja sama untuk pembangunan dan pengelolaan
bandara Singkawang, Kalimantan Barat.
“Saat menghadiri kegiatan Market Sounding
proyek Bandara bersama para calon investor baik dari
dalam maupun luar negeri di Kantor Badan Koordi-
nasi Penanaman Modal (BKPM) beberapa waktu lalu,
sedikitnya ada 40 calon investor yang siap datang ke
Kota Singkawang untuk mengecek langsung lokasi
Bandara,” kata Tjhai Chui Mie di Singkawang, Selasa.
Dia mengatakan, puluhan calon investor yang ber-
niat berinvestasi pada bandara Singkawang tersebut
tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari
China, Jepang, Singapura dan Prancis. “Namun, ini
masih kami tunggu kelanjutannya bersama BKPM,”
tuturnya.
Tjhai Chui Mie menjelaskan, pada pertemuan
dengan BKPM tersebut, Menteri Perhubungan RI
Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi kepada
pihak-pihak yang telah bersedia memfasilitasi Market
Sounding tersebut.
“Kegiatan seperti itu sangat penting dilakukan
karena melalui kegiatan itu hadir semua investor,
harapannya kita bisa melaksanakan pembangunan
Bandar Udara Singkawang dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Bandara Singkawang Pramito Foto:PPost/Sigit Permana
Hadi mengatakan total kebutuhan investasi bandara bI MeNGaJar - Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Setian saat bersama mahasiswa UPR usai mengikuti kegiatan BI Mengajar.
tersebut mencapai Rp4,3 triliun. Investasi tersebut
dibutuhkan untuk belanja modal dan modal operasi.
“Untuk capex kebutuhan Rp1,7 triliun dan modal
operasi sebanyak Rp2,6 triliun,” katanya. BI Inspirasi Mahasiswa
Selanjutnya, Praminto memaparkan proses analisa
kelayakan dari proyek Bandara Singkawang. Pra-
minto mengatakan bahwa dari sisi pendapatan
aeronautika, proyek diharapkan bisa memberikan
Rp15,9 triliun untuk 32 tahun.(ant/P8) Terjun ke UMKM

Kemenperin

Tetapkan

113 SNI Wajib PaLaNGka raYa, PPoSt diperoleh mahasiswa diberikan ginspirasi para mahasiswa untuk sejak dini. Hal itu sejalan dengan
materi lain yang disampaikan
melalui wawasan dari success
menjadi pelaku UMKM di masa
Bank Indonesia Mengajar merupakan program yang hadir di
story yang disampaikan oleh 2
oleh dua pegawai Bank Indo-
yang akan datang. Mencetak
kampus. Kali ini, BI menyambangi Universitas Palangka Raya. UMKM. pelaku UMKM sejak dini dimulai nesia yaitu Viyasa dan Genting
BI mengambil tema Peran Bank Indonesia dalam mendorong “Dua UMKM merupakan bi- dari bangku sekolah merupakan yang menyampaikan tentang
JAKARTA, PPOST pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM sukses menyedot naan KPw BI Kalteng Mefs Food salah satu maksud dari kegiatan perkembangan ekonomi digital
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) and Snack (kelompok pengola- BI Mengajar. dan peran BI dalam mendukung
menetapkan total 4.984 Standarisasi Nasional perhatian kurang lebih 220 mahasiswa dan dosen Fakultas han makanan berbahan dasar Setian menjelaskan, di era digi- ekonomi digital tersebut.
Indonesia (SNI) di bidang industri, dimana 113 Ekonomi dan Bisnis. ikan) dan Kelompok Tani Hutan tal, pelaku UMKM dituntut ikut “Perkembangan sistem pem-
di antaranya ditetapkan sebagai SNI wajib hingga Lima Bersaudara (Kelompok tani serta dalam dunia ekonomi digi- bayaran non tunai di Indonesia
semester I tahun 2019. Deputi Kepala Perwakilan turkan, BI Mengajar berbeda penghasil madu),” kata Setian. tal. Karena itu, pelaku UMKM semakin pesat. Contohnya sep-
“Kalau kita memberlakukan SNI wajib itu ha- Bank Indonesia Provinsi Kali- dengan sebelumnya. Pasalnya, Dengan kisah success story masa depan perlu dibekali pen- erti GNNT, GPN dan QRIS,”
rus ada alasannya. Alasannya faktor keamanan, mantan Tengah Setian menu- materi kebanksentralan yang tersebut, diharapkan dapat men- getahuan tentang ekonomi digital tegasnya (spr/P1)
kesehatan dan lingkungan. Kalau itu terbukti
mengganggu maka dia bisa wajib,” kata Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Kemenperin, Ngakan Timur Antara di Jakarta, OJK dan IFC Lanjutkan Pengembangan Program Keuangan
Selasa.
Dia menyampaikan, apabila sebuah SNI din-
yatakan wajib, maka Pemerintah Indonesia harus
melapor ke Organisasi Perdagangan Dunia atau temuan OECD Tri Hita Karana implementasi Sustainable Finance.
World Trade Organization (WTO) dengan mem- Coordination Forum mengenai Indonesia siap memimpin upaya
bawa bukti-bukti pendukung. perkembangan Blendred Finance global dan menjadi role model
Selain itu, lanjut Ngakan, pemerintah perlu yang dihadiri oleh perwakilan bagi dunia dalam penerapan
membangun infrastruktur standar apabila sebuah organisasi internasional, investor Sustainable Finance ini termasuk
SNI ditetapkan wajib, yakni adanya lembaga dan filantropis global. skema blended finance,” kata
sertifikasi, laboratorium uji, asessor, hingga pen- Wimboh menyampaikan pent- Wimboh.
gambil sampel. ingnya peran pembiayaan untuk Dalam kesempatan itu, Wim-
“Faktor-faktor itu harus ada semua. Kalau salah mendukung pencapaian Sustain- boh bersama beberapa nega-
satu tidak ada, itu akan memberikan feed back able Development Goals (SDGs). ra penggerak blended finance
yang kurang baik,” ujarnya. Disadari bahwa di negara berkomitmen untuk menyele-
Ngakan menjelaskan, pada 1994, Indonesia se- berkembang, terdapat kekuran- saikan standar internasional
cara resmi meratifikasi persetujuan pembentukan gan sekitar 2,5 triliun dolar AS mengenai implementasi skema
WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun setiap tahunnya. Di Indonesia Blended Finance yang rencananya
1994 tentang pengesahan Agreement Establish- sendiri diperlukan dana sebesar akan keluar di akhir tahun ini.
ing the WTO. Foto:OJK untuk Palangka Post Rp 884 triliun (periode 5 tahun) Indonesia dan Kanada menjadi
Artinya, Indonesia harus menyiapkan diri PerteMuaN - Perwakilan OJK saat bertemu dengan IFC di Washington DC untuk membahas pengembangan program keuangan untuk membiayai proyek SDGs. leader dalam inisiatif ini.
sebaik mungkin untuk mampu menghadapi se- berkelanjutan, belum lama ini. “Peran skema Blended Finance Wimboh menyampaikan
buah era globalisasi dengan suasana persaingan menjadi sangat penting sebagai bahwa investor dan pilantro-
perdagangan yang semakin ketat. JAKARTA, PPOST pertemuan Ketua Dewan Komisioner Roadmap Sustainable Finance phase solusi untuk menutupi gap pem- phi global sudah siap untuk
“Hal tersebut juga menimbulkan konsekue- OJK dan International Finance OJK Wimboh Santoso Kepala Ekse- II. Itu memperkuat implementasi biayaan yang ada,” kata Wimboh. berinvestasi di Blended Finance
nsi bahwa segala bentuk hambatan perdagangan Corporation (IFC) berkomitmen kutif Pengawas Perbankan OJK Heru manajemen risiko dari Environmental, Pengembangan skema blended sehingga diperlukan formu-
khususnya hambatan tarif secara bertahap harus melanjutkan kerja sama pengemban- Kristiyana, Nena Stoiljkovic. Social, and Governance (ESG) institusi finance melalui keterbukaan atau lasi standar yang tidak hanya top
diturunkan,” ungkapnya. gan program Keuangan Berkelanju- Kemudian, Vice President IFC jasa keuangan. transparansi dalam penggunaaan down approach tetapi juga bottom
Menurut dia, instrumen yang umumnya dilaku- tan (Sustainable Finance). Kerjasama Asia and Pacific, yang didampingi OJK mendapatkan komitmen dana diharapkan bisa mening- up dengan melihat penerapan
kan di Indonesia adalah melalui pemberlakuan sudah terjalin sejak tahun 2018. oleh Ethiopis Tafara (Vice President, IFC dalam pengembangan lebih katkan mobilisasi dana melalui di berbagai negara khususnya
Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, Diharapkan dapat mempercepat Multilateral Investment Guarantee lanjut penerapan Sustainable Finance skema yang lebih inovatif dan Indonesia yang saat ini memiliki
yang fokus utamanya untuk produk-produk yang upaya menciptakan pertumbuhan Agency, World Bank Group) dan di Indonesia, termasuk komitmen implementatif, serta arah petun- 33 proyek, dengan 6 proyek telah
berkaitan dengan Keamanan, Kesehatan, Kesela- ekonomi berkelanjutan dengan me- Azam Khan (Country Manager, IFC menggalang investor global masuk juk yang dapat membantu men- diselesaikan tahun lalu, 9 proyek
matan manusia dan Lingkungan (K3L). nyelaraskan kepentingan ekonomi, Indonesia, Malaysia and Timor- di pasar greenbonds/green sukuk In- dorong perkembangan blended dalam proses dan 2 proyek
“Standardisasi industri merupakan salah satu sosial, dan lingkungan hidup. Leste). donesia. IFC tengah merealisasikan finance. dimulai tahun ini.
instrumen kebijakan yang dapat berfungsi ganda, Kesepakatan itu, merupakan kes- Dalam pertemuan, IFC me- komitmen di sektor keuangan di “Dengan berbagai inisiatif Ketua DK OJK sependapat
yaitu untuk meningkatkan akses pasar luar negeri impulan dari pertemuan OJK dan nyatakan Indonesia sudah dinilai Indonesia senilai kurang lebih 150 yang dilakukan Pemerintah, OJK, bahwa meskipun pencapaian
dan menekan laju impor,” katanya. IFC yang digelar di sela IMF World telah mencapai maturing stage di juta dolar AS. industri keuangan dan berbagai SDGs ini tidak mudah, namun
Selain itu, standardisasi sering dijadikan seb- Bank Annual Meetings 2019 di bidang Sustainable Finance (SF). Dalam kunjungan kerjanya di pihak terkait lainnya, Indonesia upaya dan kolaborasi bersama
agai ukuran pemenuhan terhadap persyaratan Washington DC Amerika Serikat, Tahapan berikutnya difokuskan pada Washington DC, Wimboh berkesem- saat ini sudah diakui dunia dengan semua pelaku baik
akses pasar di suatu negara tujuan ekspor. (ant/P8) Kamis waktu setempat. Hadir dalam implementasi prinsip SF melalui patan menjadi pembicara dalam per- sebagai yang terdepan dalam pemerintah dan pihak swasta,
dapat membantu mengatasi
Layout : Anis Rahmawati/SMK Karsa Mulya/Siswa Magang 2019 permasalahan dampak climate
change dan SDGs.
Di Washington D.C. OJK
juga berkesempatan meng-
gelar pertemuan dengan The
Banko Sentral Ng Pilipinas
(BSP) untuk membahas kerja
sama pengembangan fintech
dan perbankan syariah sebagai
upaya mendorong pertumbu-
han keuangan syariah regional
ke depan.
Dalam pertemuan itu hadir
Ketua Dewan Komisioner OJK
Wimboh Santoso dan Kepala
Eksekutif Pengawas Perbankan
OJK Heru Kristiyana, sementara
dari BSP diwakili oleh Guber-
nur BSP Benjamin E.Diokno.
Pimpinan OJK dalam kes-
empatan itu berkomitmen un-
tuk berbagi pengalaman dalam
pengembangan dan pengawasan
industri perbankan syariah dan
menyampaikan pendekatan OJK
dalam menyiasati perkembangan
Fintech yang begitu pesat. Kedua
otoritas sepakat untuk menan-
datangani MoU dalam waktu
dekat.(spr/P1)