Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 23 Oktober 2019

OPINI

RABU, 23 OKTOBER 2019 02

Plus-Minus Koalisi Obesitas

Penulis: Burhanuddin Muhtadi Pengajar FISIP UiN Jakarta, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia

ANUVER elite kian hari kian kencang jelang minimal 50% plus 1 di parle-
pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai men. Pada saat yang sama,
kedua partai ini bisa menjadi
Presiden periode 2019-2024. Setelah per- penyeimbang kekuatan di in-
Mtemuan Jokowi-Prabowo Subianto dan ternal koalisi sehingga Jokowi
Jokowi-Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana tak harus bergantung pada satu
beberapa hari lalu, Prabowo bertemu dengan elite- atau dua pemain utama koalisi
partai pendukung. Jika Jokowi
elite koalisi pemerintah yang lain, termasuk Surya bergantung pada satu kekuatan
Paloh. Spekulasi politik berhamburan, terutama utama partai koalisi, posisi ta-
berkaitan dengan kemungkinan Gerindra masuk ko- war Jokowi menjadi berkurang.
Ancaman koalisi obesitas
alisi pemerintah Jokowi jilid kedua. Di sinilah kelihaian Jokowi
dalam memainkan biduk ca-
Dalam konteks sistem pres- men. Jokowi berhasil memba- turnya dipertaruhkan. Jika
idensial, koalisi pada umumnya likkan keadaan setelah berhasil dia sukses mengatur irama
bersifat cair dan semipermanen. menarik Golkar dan PAN ke permainan internal koalisi,
Koalisi presidensial lebih me- koalisi, sehingga Jokowi bisa Jokowi akan banyak mengambil
nitikberatkan pada demokrasi fokus ke pemerintahan. manfaat atas koalisi besar yang
elitis yang bertumpu pada Pada periode kedua, Jokowi dia nakhodai. Namun, koalisi
asumsi klasik Joseph Schum- tampaknya tidak hanya men- obesitas bagaikan pisau ber-
peter (1943: 269) bahwa “Pe- gandalkan koalisi kemenangan- mata dua. Jika disiplin koalisi
milih hanya berguna pada saat minimal (minimal winning melemah, koalisi obesitas justru
pemilu untuk bisa membentuk coalition), tapi juga bisa jadi bisa menjadi petaka.
pemerintahan.” Dengan kata menumpuk dukungan partai Pengalaman koalisi gemuk
lain, partai sekadar menjadi hingga membentuk koalisi yang dikomandoi SBY pada jilid
office-seeking party yang kecen- obesitas (oversized coalition). kedua bisa menjadi pelajaran.
derungannya lebih mengede- Hasil Pemilu 2019 sebenarnya Pada saat itu, koalisi gemuk SBY
pankan kekuasaan. telah memberi modal politik yang mencapai 75% kekuatan
Model demokrasi yang men- yang cukup bagi Jokowi. Di politik di parlemen justru men-
gutamakan ideologi dan basis atas kertas, koalisi pengusung jadi bumerang.
massa partai tak lagi jadi pan- Jokowi di 2019 memperoleh Golkar dan PKS tidak bisa
duan. Koalisi berbasis ideologi suara lebih dari 60%. Namun, sepenuhnya dikendalikan SBY,
(ideoligically-connected coali- bukan berarti Jokowi akan sehingga menimbulkan friksi di
tion) sekadar impian di siang aman-aman saja di parlemen. internal koalisi. Beberapa kali
bolong. Akhirnya, koalisi tidak Satu atau dua partai ‘membelot’ kedua partai koalisi ini mem-
didasarkan pada policy-seek- dari keputusan pemerintah, buat manuver politik yang ber-
ing, tapi lebih didasarkan pada Jokowi dipastikan gagal meraih seberangan dengan pemerintah
perburuan rente (rent-seeking). dukungan 50% plus 1. tanpa mendapat ‘hukuman
Batas pemisah pemerintah Jangan lupa, sebagaimana politik’ sama sekali.
dan oposisi tidak dipisahkan dijanjikan di periode kedua, Koalisi obesitas juga potensial
berdasarkan platform ideologi. Jokowi akan tampil tanpa be- berubah menjadi kartel politik.
Tapi, sekadar apakah mereka ban, terutama dalam menyuk- Jika Gerindra dan Demokrat
duduk dalam kabinet pemerin- seskan agenda ekonomi. Jokowi masuk ke pemerintahan, fungsi
tah (the ins), ataukah berada di sudah mengirim sinyal kepada utama parlemen sebagai penga-
luar pemerintahan (the outs). publik bahwa fokus pemerintah was pemerintah praktis lumpuh.
Kelebihan koalisi obesitas ke depan adalah membenahi Akibatnya, partai-partai cend-
Pemerintahan Jokowi jilid sektor ekonomi. Termasuk, jika erung berkolaborasi ketimbang
kedua kemungkinan besar men- harus menggulirkan paket ke- menawarkan alternatif kebi-
gulangi pola pembentukan bijakan ekonomi yang tidak jakan. Menjadi bahaya jika gejala
koalisi pasca-reformasi yang populer tapi harus dilakukan kartelisasi politik berujung pada
cenderung mengutamakan demi keberlanjutan program usaha-usaha sistematik meng-
office seeking. Jika Gerindra ekonomi. gulirkan agenda yang berten-
dan Demokrat masuk jajaran Di sinilah, soliditas koalisi tangan dengan spirit reformasi.
koalisi, hampir bisa dipastikan dipertaruhkan. Jokowi memang Gerakan demonstrasi maha-
bukan ideologi dan kebijakan tidak bisa maju lagi di 2024, se- siswa yang sempat meramaikan
partai yang menjadi perekatnya. hingga tak lagi terbebani secara jagat politik tanah air beberapa
Perilaku partai terpisah dengan elektoral jika harus meluncur- waktu lalu jelas mengingat-
program dan janji kampanye. kan paket kebijakan yang tidak kan bahwa gejala kartel yang
Jokowi sepertinya belajar populis. Seperti mengurangi Ilustrasi mengusung semangat anti-
dari pengalaman 2014 ketika subsidi BBM atau merevisi UU reformasi jelas nyata. Jokowi
pemerintahannya hanya men- Ketenagakerjaan No 13/2003 punya tugas suci untuk me-
guasai 37% kursi di DPR. Aki- yang dianggap mengganggu mastikan bahwa pemerintah-
batnya, roda pemerintahan ber- iklim investasi. annya di periode kedua tidak
jalan pincang karena sulitnya Namun, meski Jokowi tak akan tetap bertarung di Pemilu tak bersedia mendukung ke- mereka di pemilu nanti. koalisi bisa membantu memas- terkontaminasi agenda-agenda
mengeksekusi kebijakan tanpa bisa maju lagi, partai-partai Legislatif 2024. Bisa jadi mereka bijakan pemerintah yang bisa Pada titik ini, masuknya Ger- tikan dukungan atas kebijakan yang justru melawan semangat
dukungan mayoritas di parle- politik yang mendukungnya tak sepenuh hati, atau bahkan menurunkan popularitas partai indra dan Demokrat dalam pemerintah tetap di atas angka reformasi.

Bisa Apa Politisi Perempuan di Parlemen

Penulis: Naila Fitria Sekjen PB HMI 2018-2020 Program Manager Estetika Institute Lembaga Kajian Politik Perempuan

FORMASI anggota DPR nya tidak hadir dalam sidang banyak disorot dari kocok ulang butuhkan performa arah dalam undang. Kekuatan perempuan
RI periode 2019-2024 telah paripurna MPR RI. Keesokan anggota DPR RI periode saat ini. membuat kebijakan yang par- di parlemen tampil untuk men-
berubah. Ada sejumlah nama harinya, saat pemilihan Ketua Suara bermasalah tisipatif konstruktif bagi ma- gisi kekosongan itu. Bahkan,
baru masuk komposisi alat ke- MPR periode 2019-2024, lagi- Kehadiran legislatif perem- syarakat, terutama kalangan jika RUU berasal dari individu
lengkapan dewan. Publik sudah lagi banyak anggota parlemen puan dari kalangan artis, mile- perempuan. Dengan publik yang dewan agar nama anggota leg-
melihat siapa saja wakilnya yang bolos. Berdasarkan daftar nial, dan trah politik keluarga tidak sabar, semestinya RUU PKS islatif itu ditulis dalam pengu-
dan menunggu kinerja mereka. hadir, jumlahnya lumayan me- masih dianggap abu-abu. Fo- segera dituntaskan. Kehadiran sulan RUU tersebut.
Ketidaksabaran tersebut bisa ningkat; 647 dari total 711 wakil rum Masyarakat Peduli Parle- wajah perempuan baru cend- Perempuan harus juga men-
dipahami mengingat tingkat rakyat yang terdiri dari DPR RI men Indonesia (Formappi) erung sedikit menggeser keper- jadi alternatif pimpinan di
kepercayaan publik kepada dan DPD RI. mengemukakan komposisi cayaan publik dengan realisasi parlemen. Kalau tidak ada, akan
DPR RI mulai habis. Dari hasil RUU PKS merupakan ala- dari 575 anggota DPR terse- kebijakan-kebijakan populis. sulit perimbangannya. Perim-
Survei LSI 2019 menemukan san yang mana para legislatif but ialah 458 laki-laki dan 117 Keraguan tersebut karena kalan- bangan itu penting, tak ada
tingkat kepercayaan publik perempuan periode lalu tidak perempuan. Artinya, secara gan perempuan sebagian besar alternatif suara berbeda antara
kepada DPR lebih buruk dari begitu progresif dan hanya persentase jumlah anggota DPR tidak banyak memiliki catatat anggota dewan laki-laki dan
sebelumnya, yakni dari 1.220 menimbulkan polemik di ta- laki-laki sebanyak 80% dan pengalaman dalam politik atau- perempuan. Anehnya, perem-
responden, 84% di antaranya taran masyarakat. Pada proses perempuan sebanyak 21%. pun aktif di gerakan keperem- puan itu selalu menjadi kom-
percaya terhadap kinerja KPK. pembahasan RKUHP dan RUU Perempuan masih dipersep- puanan. Tentu ini merupakan ponen terhadap kerja negatif
Disusul Presiden (79%), Kepoli- Penghapusan Kekerasan Sek- sikan dalam membawa isu- syarat yang tidak membatasi parlemen secara umum. Salah
sian (72%), Pengadilan (71%), sual (PKS), banyak isu terkait isu gender pada setiap kebi- bahwa perempuan juga berhak satu kasus, apabila mayoritas
dan DPR (61%). hak perempuan dalam RUU jakan yang menyentuh lebih melakukan tindakan kepada pihak menyuarakan pelemahan
Tingkat kepercayaan publik tersebut yang mestinya men- banyak porsi hidup kalangan kebijakan di berbagai bidang. KPK, anggota perempuan harus
bukan tidak beralasan, mengin- jadi medan ujian bagi politisi perempuan. Pada periode sebe- Namun, isu gender dalam kebi- menyuarakan penguatan KPK.
gat banyak kebijakan yang tidak perempuan parlemen dalam lumnya, perempuan parlemen jakan menjadi salah satu raison Sangat tidak mencerminkan
selesai. Padahal, kehadiran membuktikan komitmen mer- lebih banyak menyentuh aspek d’etre dalam segenap persoalan. keberimbangan.
kebijakan tersebut sangatlah eka sebagai politisi perempuan gender dalam pembahasan Semestinya perempuan di Tantangan berat legila-
dibutuhkan. Pada minggu per- sekaligus representasi perem- RUU Ketenagakerjaan. Akan parlemen tampil menjadi al- tif perempuan saat ini ialah
tama setelah DPR RI periode puan Indonesia umumnya. tetapi, secara konsistensi, ide ternatif lain untuk menam- menjawab keraguan dari figur
2019-2024 dilantik, masih saja Ketika publik menyuarakan legislatif laki-laki lebih kuat. pung aspirasi. Anggota de- pribadi setiap caleg yang tidak
mempertontonkan ketidakdis- protes atas nama norma-norma Inilah mengapa suara perem- wan perempuan harus mampu membentuk persepsi positif.
iplinan. Dari total 711 anggota yang tidak menunjukkan pem- puan bermasalah bukan karena menampung aspirasi. Perem- Salah satu gerakan cepat dalam
DPR dan DPD, hanya 376 ang- belaan terhadap kaum perem- porsi jumlah saja, melainkan puan dapat menjadi alternatif skala waktu dan mampu men-
gota yang hadir berdasarkan puan, politisi perempuan yang juga menyangkut konsistensi kegagalan kinerja parlemen gambil satu langkah kebijakan
absensi yang dibacakan saat ada di parlemen justru tak tam- perjuangan ide gender di DPR memenuhi fungsi tugas. Fungsi mandek periode sebelumnya.
pembukaan sidang. Artinya, pak bersuara. Legislatif perem- tidak sepenuhnya mewarnai. utama anggota dewan, yaitu Kalau tidak segera, lalu bisa
sebanyak 335 anggota lain- puan merupakan yang paling Legislatif perempuan mem- legislasi atau membuat undang- apa?

P Redaktur Pelansana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
PALANGKA POSTALANGKA POST
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi E endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)