Page 132 - E BOOK EKONOMI ISLAM

(lighairihi), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara
halal dan mana yang non-halal.

Dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal
harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum (Amin 2017).

Proses screening di atas tidak hanya ada di Indonesia, namun juga di negara-negara
lain sperti Malaysia, Hongkong, Singapura, dan Amerika, yaitu dengan metodologi

yang sama, berbasis aktivitas bisnis dan rasio keuangan berbasis non-halal. Oleh
sebab itu, screening syariah ini dapat diadopsi dalam memilih investasi perusahaan

yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses demikian untuk menghindari perusahaan

yang melakukan aktifitas bisnisnya menyimpang dari ketentuan syariat Islam, yang
sangat menjaga hak seseorang atas harta investasinya (hifz al-mal). Praktik-praktik

bisnis dengan dalih investasi dewasa ini banyak yang teridentifikasi “bodong” oleh
OJK.

Jenis investasi yang ada di Indonesia sangat beragam modelnya. Terdapat yang
memenuhi prinsip dasar syariah, namun ada juga yang tidak memenuhi ketentuan

syariah. Investasi dapat dikatakan memenuhi syariah Islam yaitu dengan
mengakomodir beberapa prinsip yang sudah dijelaskan di atas. Paparan di atas

setidaknya menjelaskan 3 (tiga) prinsip yaitu tentang kehalalannya, keberkahannya,
dan pertambahannya yang mencakup risiko dan keuntungan (Chair 2015). Artinya

investasi itu apapun jenis kegiatannya harus mengacu pada prinsip dasar ini agar

tidak terjerumus pada investasi yang merugikan. Dewasa ini, telah banyak jenis
investasi yang menawarkan produknya dengan membabi-buta. Tanpa

memperhatikan etika investasi, prinsip syariah dan aturan main yang diatur oleh
OJK.

Satgas Waspada Investasi OJK pada pertengahan Desember 2017 merilis 21 daftar

entitas perusahaan investasi yang harus diwaspadai masyarakat. Entitas perusahaan

tersebut diduga melakukan praktik bisnis yang mencurigakan. Dugaan tim Satgas
Waspada Investasi OJK didasarkan pada 2 (dua) alasan utama, yaitu:

126