Page 87 - E BOOK EKONOMI ISLAM
P. 87

untuk  mengembangkan  usahanya  dan  terbantu  dengan  kehadiran  lembaga
                  keuangan.


                  6.2. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah

                  Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan
                  lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang

                  melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat
                  dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam

                  bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No.7
                  Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang

                  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan

                  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  juncto  Undang-
                  Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Dan untuk perbankan syariah

                  diatur dalam Undang-Undan No. 21 Tahun 2008.

                  Adapun  Lembaga  Keuangan  non  bank  (LKNB/Nonbank  Financial  Institution)

                  adalah  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  di  bidang  keuangan  yang  secara

                  langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat
                  berharga  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  guna  membiayai  investasi

                  perusahaan.  Lembaga  Keuangan  non  bank  diatur  dengan  Undang-Undang  yang
                  mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud misalnya:


                  1)  UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasurasian

                  2)  UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun


                  3)  UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal


                  4)  UU No. 40 TAhun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

                  5)  UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara


                  Berdasarkan  beberapa  Undang-Undang  tersebut,  belum  terlihat  ada  peraturan
                  perudang-undangan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  lembaga  keuangan

                  nonbank  dengan  prinsip  syariah.  Untuk  itu,  regulasi  tentang  lembaga  keuangan
                  syariah  nonbank  diatur  dalam  beberapa  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Ketua







                                                         81
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92