Page 88 - E BOOK EKONOMI ISLAM

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lk) dan
Fatwa Dewan Syariah Nasional. Peraturan itu misalnya:

1) Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan

Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

2) Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-04/BL/2006 Tentang Akad-akad

yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip
Syariah.

3) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
Mudharabah.

4) Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

5) Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah

(Sukuk).

6) Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum

Asuransi Syariah.

Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya. Bahwa lembaga

keuangan bank dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk

simpanan, sedangkan lembaga keuangan nonbank tidak diperkenanan melakukan
kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat

dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga imtermediasi

keuangan, sedangkan lembaga nonbank merupakan tidak termasuk dalam kategori
lembaga intermediasi keuangan tersebut.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk dalam lembaga keuangan
syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank, diantaranya:

1) Yang termasuk lembaga keuangan syariah bank:
a. Bank Umum Syariah

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

82