Page 20 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan
ryara. Pgmlu anggota DpRD kabupaten/kota- beidasarkan
rekapitulasi penghitungan suara di ppK dengan membuat
Denta acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapihrlasi
suara;

menerbitkan keputusan KpU Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan hasil Pemilu anggota DpFfD kabupaten/kota
dan mengumumkannya;

e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan
serye_ntqa anggota PPK dan anggota ppS yang terbukti
mgtalrutal tindakan yang mengakibatkan terganggunya
Fh.pT Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan
Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu
Kab-upaten/Kota, dan/atau ketentuan pe.aturan perundang_
undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KpU, KpU
Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 20
KPU l(abupaten/ Kota berkewajiban:
a. melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu
dengan tepat waktu;

b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu
kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan;
e. menyarnpaikan laporan pertanggungiarraban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KpU melalui KpU proviisi;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/doliumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip yang disusun oleh KpU Xabupaten/Kota dan lembaga
kearsip-an kabupaten/kota berda3arkair peaoman
Vaii
-
6iSstopl€n oleh KPU dan Arsip Nasional nepu-btik Indoneiia;

g. mengelola . . .