Page 17 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-L7-

Pasal 16

KPU Provinsi berwenang:
a. menetapkan jadwal pemilu di provinsi;

b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapittrlasi
penghitungan suara pemilu anggota DPRD irovinsi
berdasarkan rekapitulasi di--Kpu Kabupatin/Kota
-hasil
dengan membuat berita acara penghihrngan .rr* dan
sertifikat hasil penghihrngan suara;
c. menerbitkan keputusan Kpu provinsi unhrk mengesahkan

hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
d. menjahrhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota KPU Kabupaten/Kota. yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan- p,rtus"r,
Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan
perahrran perundang-undangan; dan

e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Kpu
dan/ atau ketenhran peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
KPU Provinsi berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu
dengan tepat waktu;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu
kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan;
e. menyampaikan l,aporan perthnggungiawaban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KpU;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penSrusutannya berdasarkan jadwal retensl
arsip yang disusun oleh KpU provinsi dan lembaga kearsipan
provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh *pu
dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

g.mengelola...