Page 14 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

t,',?o=|
p
R E u J.Tn= * .,, o

-L4-

.
menetapkan dan mengumumkan pgrolehan jumlah
rcursi
anggota DPR, anggota DPRD proviqsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota unhrk setiap partai politik pesirta pemilu

Snggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota;

menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan
;
h. membenttrk KPU Provinsi, KPU KabupatenfKota, dan ppLN;

i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KpU
Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota ppLN;
j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota KpU provinsi, anggota KpU

Kabupaten/Kota, anggota ppLN, anggota fFpSU.t, dan
sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatJcan terganggunya tahapan penyelenggaraan
femilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan
Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;
k. menetapkan kantor aliuntan publik unhrk mengaudit dana
Ihmparrye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan
dana Kampanye Pemilu; dan

l. melaksanakan wewenErng lain dalam penyelenggaraan
Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perunaang-
undangan.

Pasal 14

KPU berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu
secara tepat wakhr;
:
b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
c- menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu
kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangin;

e.mengelola...