Page 12 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t2-

c. memberikan keterangan resmi tentang kebiiakan dan
kegiatan KpU; dan
d. menandatangani
seluruh peraturan dan keputusan KpU.
(21 mengenai tugas Ketua KpU sebagaimana
Tetentuan
dimaksud pada ayat (l) Gdaku secara mutatis rn-utandis
lgrhadap tugas ketua KpU provinsi dan ketua KpU
Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani peraturan
KPU.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KpU, ketua KpU
Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/l{ota bertanggung jawab
kepada rapat pleno.

Bagian Ketige

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf I

KPU

Pasal 12
KPU bertugas:

a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan
jadwal;

b. merryusun tata kerja KpU, KpU provinsi, KpU
Kabupaten/Kota, ppK, pps, Kpps, ppLN, dan KppsLN;
c. menrusun Peraturan KpU unhrk setiap tahapan pemilu;

d. mengoordinasit<an, menyelenggarakan, mengendalikan, dan
memantau semua tahapan pemilu;
e, menerima daftar pemilih dari KpU provinsi;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu
terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh iemerintah -d;
menetapkannya sebog"i daftar pemilih;

g, membuat . . .