Page 10 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 10
PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA
-10-
Bagian Kedua
:
Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan
Pasal 8
(1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
(21 KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3) KP_U Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan
KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan koL.
(4) KPlr, KPU Provinsi, dan KpU I(abupaten/Kota berkedudukan
sebagai lembAga nonstrukhrral.
Pasal 9
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KpU Kabupaten/Kota bersifat
hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KpU Kabupa.ten/Kota
pada satuan pemerintahan daerah yahg bersifat khusus atau
istimewa yang diatur dengan undang-undang.
t2t {lU, KPU Provinsi, dan KPU l(abupaten/Kota sebegaimana
dimaksud pada ayat (l) bersifat tet"p.
(3) Dalam menjalankan tugasnya:
a. KPU dibantu oleh sekretariatjenderal;
b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing
dibantu oleh sekretariat.
(4) Ketentuan mengenai tata keda KpU, KpU provinsi, dan KpU
Kabupaten/ Kota diatur dengan peraturan KpU.
Pasal l0
(l) Jumlah anggota:
a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
b. KPU Provinsi sebanyak S (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan
c. KPU.
