Page 5 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 5
PRES ID E N
REPUELIK INDONESIA
-5-
16. Petugas Pemutakhiran Data pemilih yang selanjutnya disebut
Pantarlih adalah petugas yang dibentuk-oteh ipS atau ppLN
unhrk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data
pemilih.
t7. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu
4d+ lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut Bawaslu lhbupaten/Kota adalah badan untuk
mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah
kabupaten/kota.
20. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang seladutnya
disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk
oleh Bawaslu lhbupaten/Kota untuk mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau narna
lain.
21. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya
disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau
nama train.
22. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Panwaslu LN adalah pehrgas yang dibentuk oleh
Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar
negeri,
23. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu
Kelurahan/Desa.
24. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya
disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani
pelanstaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
25. Tempat. . .
