Page 2 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

#D

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 20Og tentang
lfry.:
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undangl
lndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaL
lepilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor g

]frq .2012 tentang pemilihan Umum Aiggota Dewan
Perwakilan Ralryat, Dewan perwakilan Daerah]dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan
disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai
-
landasan hukum bagi pemilihan umum secara serintak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk Undang-Undang tentang pemilihan Umum;-

Mengingat: Pasal I ayat (2), pasal S ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal lg
ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan
Pasal 228 Undang-Undang Dasar Negara Republii< Indonesia
Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII"AN RAIffAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU.. .