Page 7 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 7

PRES IDEN
                                                   REPUBLIK INDONESIA



                                                            -7 -



                                35. Kampanye Pemilu adalah kegiatan            peserta  pemilu    atau pihak
                                      S".fq        dihrnjuk oleh    pesirta pemilu     untuk meyakinkan
                                      Pgmili]r.dengan  menawarkan visi, misi, program dan/atau
                                      citra diri Peserta  Pemilu.

                                      Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan
                                      untuk melakukan aktivitas ltampanye          pemilu.-
                                37.
                                     *qgT"r,      Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
                                                                                    -keuingan
                                      disingkat APBN adalah renCana                                 tahunan
                                      pemerintahan  negara yang  disetqjui oleh DpR.
                                38.
                                      !"1F.   Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut
                                      Gakkumdu  adalah pusat aktivitas penegakan trut ir* tindak
                                     gidala Pemilu yang terdiri atas unsui Bawaslu, Bawaslu
                                     Provinsi,  dan/atau  Bawaslu Kabupaten/Kota,  Kepolisian
                                     Negara Republik Indonesia, Kepolisian  Daerah, aanTatau
                                     Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik  Indonesia,
                                     Kejaksaan  Tinggi, dan/atau Kejaksaan ttegeri.




                                                                   BAB II

                                                     ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN


                                                                  Pasal 2

                                Pemilu dilaksanakan  berdasarkan  asas Langsung, umum, bebas,
                                rahasia, jujur,  dan adil.




                                                                  Pasal 3
                               Dalam menyelenggarakan  pemilu, penyelenggara  pemilu                   hanrs
                               melaksanakan Pemilu berdasarkan pada                  -asas     sebagaimana
                               dimaksud ddam Pasal 2  d,an penyelenggaraannya                          harus
                               memenuhi  prinsip:
                               a.  mandiri;
                               b.  jujur;

                               c.  adil;



                                                                                     d.berkepastian...
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12