Page 331 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-289 -

(5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperbanhrkan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari
instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
(6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada
penyrdik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(71 Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya dibanhr oleh sekretariat Gakkumdu.

(8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/ Kota.

(e) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran
Bawaslu.
(10) Untuk pembentukan GakJ<umdu di luar negeri, Bawaslu,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung
Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar
Negeri.
(l 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan
Peraturan Bawaslu.

Pasa] 487

(1) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486
ayat (11) disusun secara bersama oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,
dan Ketua Bawaslu.

(21 Peraturan Bawaslu gglagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum
rapat dengar pendapat.

BAB II .