Page 329 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-287 -

(s) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta
tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pasal 483

(1) hrtusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482
ayat (1) dan ayat (a) harus sudah disampaikan kepada
penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan
dibacakan.

t2t Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482
harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah
putusan diterima oleh jaksa.

Pasal 484

(1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu
yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi
perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai pding

lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu
secara nasional.

(2t KPU, KPU Provinsi, dan KPU lhbupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l).

(3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan
pengadilan dibacakan.

Bagran Kedua
Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu

Pasal 485

(1) Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481
ayat (21 terdiri atas hakirn ktrusus yang merupakan hakim
karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tingg yang
ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara tindak pidana Pemilu.

(2)Hakim. . .