Page 324 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

#p

PRES IDEN
REPU BLIK INDONESIA

-282 -

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus
dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB III
PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Bagan Kesatu

Umum

Pasal 473
(l) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU
dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara
hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota
DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan
penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi
perolehan kursi Peserta Pemilu.

(3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden secara nasionat meliputi
perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat
memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasit Pemilu

Pasal 474
(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara
hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional,
Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah
Konstitusi.

(2) Peserta . . .