Page 321 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA

-279-

b. penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan

c. penetapan Pasangan Calon.

(2t Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang
dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para
pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan
tata usaha negara.
(3) Seluruh proses pengambilan puhrsan Bawaslu wajib
dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat
dipertanggungj awabkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian
sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagran Keempat

Penyelesaian Sengleta Proses Pemilu
di Pengadilan Tata Usaha Negara

Paragraf 1
Umum

Pasal 470
(l) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha
negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik caton
Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,
dan keputusan KPU lhbupaten/Kota.
(2) Sengketa proses Pemilu sglagainran4 dimaksud pada ayat (t)
merupakan sengketa yang timbul antara:

a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak
lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;

b. KPU. . .