Page 323 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-281-

(6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus
gu.gatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
21 (dua puluh satu) hari ke{a sejak gugatan dinyatakan
lengkap.
(71 Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) bersifat frnal dan mengikat serta
tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

(8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha
negara seb"gaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama
3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3
Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu

Pasal472

(r) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47O dan
Pasal 471 dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim
khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan
pengadilan tata usaha negara.

(21 Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan keputusan Kehra Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

(3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah
hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim
minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu
pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kedanya telah
mencapai 3 (tiga) tahun.
(4) Hakim khusus sslagaimana dimaksud pada ayat (1) selama
menangani sengketa tata usaha negara Pemilu dibebaskan
dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara lain.
(s) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menguasai pengetahuan tenteng Pemilu.

(6) Ketentuan...