Page 325 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

_283_

t2l Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meng4jukan
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan

suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara
nasional oleh KPU.
(3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki
dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali
dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh
Mahkamah Konstitusi.
(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 475

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon
dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
(21 Keberatan s6lagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi
penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan
untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden.

(3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul
akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan
ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.

(4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
(s) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil
penghihrngan suara kepada:

a. Majelis Permusyawaratan Ralryat;
b. Presiden;
c. KPU;

d. Pasangan Calon; dan

e. Partai . . .