Page 320 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

-27A-

(4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling
lama 3 (figa) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan
KPU, kepuhrsan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU
Ikbupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Pasal 468
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

t2t Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling
lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya perrnohonan.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota
melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui
tahapan:

a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu; dan
b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk
mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah
dan mufakat.

l4l Datam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang
bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hunrf b,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Pasal 469
(1) hrtusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses
Pemilu merupakan putusan yang bersilat linal dan mengikat,
kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang
berkaitan dengan:
a. verilikasi Partai Politik Peserta Pemilu;

b.penetapan...