Page 48 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 48
PRESIDEN
REFUBLIK INOONESIA
48-
b. melaksanakan weweffrng lain yang diberikan oleh KpU, KpU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,'dan PPS sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 62
KPPS berkewajiban:
a. menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yan!
disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari
pemungutan suara;
c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah
penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan
Panwaslu Kelurahan/Desa;
e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara
dan sertilikat hasil penghihrngan suara kepada PPK melalui
PPS padahariyang sama;
f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, KPU KabupatenfKota, PPK, dan PPS sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
perahrran perundang-undangan.
:
Paragraf4
PPLN
Pasal 63
(1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik
Indonesia.
(2) Anggota. . .