Page 46 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PR ES IO EN
REPUBLIK INOONESIA

46-

Pasal 58

PPfi berkewajiban:

a. membanttr KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar
pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar
pemilih tetap;

c. menjaSa dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah
penghihrngan suara dan setelah kotak suara disegel;

d. meneruskan kotak suara dari setiap ppS kepada ppK pada
hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan
suara dari setiap TPS;

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/ Desa;
f. membanhr PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali
dalam hal penghitungan suara;

g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KpU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
KPPS

Pasal 59

(1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota
masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat
berdasarkan Undang-Undang ini. t'

(2t Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara
terbuka dengan mempcrhatikan kompetensi, kapasitas,
integritas, dan kemandirian calon anggota KppS,

(3) Anggota. . .