Page 41 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

W

PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

_4L_

pasal 49

(1) P"t p menjalankan tugasnya, KpU provinsi bertanggung
jawab kepada KPU.

(21 KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan
-
Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada XpU.

Pasal 50

(1) Dalam menjalankan tugasnya, KpU Kabupaten/Kota
bertanggung jawab kepada KpU provinsi.

t2t KPU Kabupaten/lbta menyampaikan laporan kinerja dan
Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KpU
Provinsi.

Bagan Kedelapan

Panitia Pemilihan

Paragraf I

PPK

Pasal 51
(1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat
kecamatan.

(21 PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
(3) PPK dibentuk oleh KPU l(abupaten/Kota. paling lambat
6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan
dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan
suara.
(41 Dalam hal terjadi penghihrngan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, ma-sa ke6a pnK
diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat Z
1aual
bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 52...