Page 36 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PR ES ID EN
REPUELIK INDONESIA

_36_

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemlaain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan
putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatui dengan
Peraturan DKPP.
(s) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhihrng sejak anggota
DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 39
(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdalrwa dalam perkara tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu;
atau

c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (3).

(21 Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau Kru
Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena
melakukan tindak pidana seb,gairrrana dimaksud pada
ayat (l) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
yang bersanglutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KpU
Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena
tidak melakukan tindak pidana sebag4imana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
yang bersangkutan harus diaktilkan kembali dengan
keputusan:

a. Presiden untuk anggota KPU;
b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan

c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.

(a) Dafam . . .