Page 40 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

'.

Pasal 47
(r) pemilu
{:tua wq'ib menandatangani penetapan hasil yang
$f:q$.dalam rapat-pleno dalarn waktu pafing iaml
3 (tiga) hari kerja.

(2t penetapan hasil pemilu
P{r--hal tidak ditandatangani
ketua dalam waktu 3 (riga) hari kerja sebagaimana dimaksud
pa$ gfat '(l), salah satu anggota menandatangani penetapan
hasil Pemilu.
(3) Dalam hal tidak ada anggota KpU, KpU provinsi, dan KpU

I(abupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil
femilu, dengan sendirinya hasil pemilu dinyatakan sah dan
berlaku.

Bagian Ketujuh

Pertanggungiawaban dan pelaporan

Pasal 48
(1) Dalam menjalankan tugasnya, KpU:
a. melaksanakan pertanggungjawaban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. melapor kepada DPR dan presiden mengenai pelaksanaan
tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dnn
tugas lainnya
(2t laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh

t3hapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan secara periodik dalam setiap' tatrapan
Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) I rporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh
-
Pemilu sebagaimana aimaksud pada ayat (2)
Elr.p-.r, -
ditembuskan kepada Bawaslu.

Pasal 49...