Page 42 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PR ES ID EN
REPUBLIK INDONESIA

_42_

pasal 52

(1) Anggota PPK sebanyak 3 (figa) orang berasal dari tokoh
yla:yaralqt yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-
Undang ini.

(2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KpU
Ikbupaten/Kota.

(3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(41 Dalam menjalankan tugasnya, ppK dibantu oleh sekretariat
yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang
memenuhi persyaratan,

(s) PPK melalui KPU lkbupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga)
nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk
selar{utnya dipilih dan ditetapkan I (satu) nama sebagai
sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 53
(l) PPK bertugas:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di
tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KpU, KpU
Provinsi, dan KPU lhbupaten/Kota;

b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KpU
I(abupaten/Kota;

c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pemilu anggota DpR, anggota DpD,
Presiden dan Wakil presiden, anggota DpRD provinsi,

serta anggota DPRD I(abupaten/Kota di kecamatan yang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil
penghitungan suara di TpS dan dihadiri oleh saksi
Peserta Pemilu;

d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
dan/€tau yang berkaitan dengan tugal dan wewenang
PPK kepada masyarakat;

f. melaksanakan . . .