Page 39 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PR ES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

b. jumlah anggota KpU l(abupaten/I<ota berjumlah 3 (Uga)

orang, dihadiri oleh seluruh anggota fpU
Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daEr hadir;
(21 Keputusan rapat pleno KpU Kabupate n
/Kota sah dalam hal:.
a. jumlah KPU-Ihbupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang,

$ls9tujui oleh paling sedikit 3 (tiga) or.rrg I(PU
IGbupaten/Kota yang hadir. "rrggot"
b. jumlah KPIJ IGbupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang,.
disetujui oleh seluruh anggota KnU XabupatenTf6t" y"nl
hadir.

Pasal 45
(1) hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KpU,
P9IT
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan
hasil Pemilu ditunda paling lama 3 (tiga) jam.

t2t Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno
dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.

(3) Khusus rapat pleno KPU, KpU provinsi, dan KpU
Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil pemilu tidak
dilakukan pemungutan suaf,a.

pasal 46

(1) Undangan dan agenda rapat pleno KpU, KpU provinsi, dan
KP1J lkbupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (riga) hari
sebelumnya.

(21 Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KpU, Ketua KpU provinsi,
dan Kehra KPU Kabupaten/lbts.-
(3) ketua berhalangan, rapat pleno KpU, KpU provinsi,
{naUita
dan KPlJ-Ikbupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota
yang dipilih secara aklamasi.
(4) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KpU provinsi, dan
sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan
dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasd47 .. .