Page 37 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PR ES IOEN
REPUBLIK INOONESIA

-37 -

(4) D-.d"1 hal keputusan pengaltitan kembali sebagaimana
9M*l gada ayat (3) tidak diterbitl<an dalam waatir pating

lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan
yanq- _telah memperoleh kehratan hukum tetap, dengan
sendirinya anggota KPU, KpU provinsi, atau KpU
Kabupaten/ Kota aktif kembali.
(s) Dalam hal anggota KPU, KpU provinsi, atau KpU
Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan
rehabilitasi nama anggota KPU, KpU provinsi, atau KpU
Kabupaten/Kota yang bersangkutan
(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari keda dan
dapat diperpanjang paling lama 30 (tig4 puluh) hari kerja.
(71 Dalam hal perpanjangan waktu sefugaimana dimaksud pada
ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang
bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-
Undang ini.

Bagian Keenam

Pasal 4O
Pengambilan keputusan KPU, KpU provinsi, dan KpU
Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 41
(1) Jenis rapat pleno KPU, KpU provinsi, dan KpU

Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. rapat pleno tertuhrp; dan

b. rapat pleno terbuka.
(21 Pemilihan Ketua KPU, KPU provinsi dan KpU

I(abupaten/ Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup, .

(3) Rekapitutasi...