Page 82 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

t,',?o=f;
p * . r, o
n e u Jr-Tr<E

-82-

.
d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kew4iiban
Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan
pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu
Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai
sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketenhran
perahrran penrndang-undangan ;

e. meminta batran keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak
terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan
pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
membenhrk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangtr4t
serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa,
dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten Kota;
I
mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan
memperhatikan masukan Panwaslu Keluratran/Desa; dan

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketenhran
peratrrran perundang-undangan

a. bersikap adil ddam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan hrgas pengawas Pemilu pada tingkatan di
bawahnya;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara
periodik dan/atau berdasarkan kebuhrhan; ,

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu
I(abupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketenhran
peraturan perundang-undangan.

Paragrafs. . .