Page 85 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 85

PRESIDEN
                                                 REPUBLIK INDONESIA



                                                         -85-




                                                                Paragraf 6
                                                              Panwaslu  LN



                                                              Pasal 111

                              Panwaslu LN bertugas:
                               a.  mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan  Pemilu di
                                    Iuar negeri, yang terdiri atas:

                                    1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar  pemilih
                                         sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar
                                        pemilih tetap;
                                    2. pelaksanaan kampanye di luar negeri;

                                    3. pengawasan terhadap logistik  Pemilu                              dan
                                        pendistribusiannya di luar negeri;
                                    4. pelaksanaan pemungutan sua"ra dan                             proses
                                         penghitungan  suara di setiap TPSLN;

                                    5. pengawasan  terhadap  berita acara penghitungan suara
                                         dan sertifikat hasil penghitungan  suara;

                                    6. proses rekapitutasi suara  yang dilakukan  oleh PPLN dari
                                         seluruh TPfILN;
                                    7. pengumuman  hasil penghitungan  suara di setiap TPSLN;

                                    8. pengumuman  hasil penghitungErn suara dari TPSLN yartg
                                         ditempelkan  di sekretariat Panwaslu LN;
                                    9. pergerakan surat suara dati TPSLN sampai ke PPLN' dan::

                                     10. pelaksanaan penghitungan  dan pemungutan suara ulang,
                                         Pemilu lanjutan,  dan Pemilu susulan;
                               b.  mencegah terjadinya  praktik politik uang di luar negeri;

                               c.  mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ilnrt serta
                                    dalam kegiatan  kampanye di luar negeri sebagaimana  diatur
                                    dalam Undang-Undang ini;

                               d.  mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan
                                    jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan  peraturarr
                                    perundang-undangan;



                                                                                       e. mengawasl  .
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90