Page 89 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 89

-89-

                                                                                                             ,
                                    f.  berpendidikan  paling rendatr strata 1 (S-1) unhrk calon
                                         anggota Bawaslu dan  Bawaslu Provinsi serta
                                         berpendidikan  paling rendah sekolah menengah atas
                                         atau  sederarjat unhrk calon anggota Bawaslu
                                         IGbupaterr/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan,
                                         Panwaslu Keluratran/Desa,  dan Pengawas TPS;
                                    g. berdomisili di  wilayah Negara Kesatuan Republik
                                         Indonesia unhrk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi
                                         yang bersangln"rtan unhrk anggota Bawaslu Provinsi, atau
                                         di wilayatr kabupaten/kota yang bersanglmtan  untuk
                                         anggota Bawaslu Kabupaten/Kota  yang dibuktikan
                                         dengan karhr tanda penduduk;

                                    h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari
                                         penyalatrgunaan narkotika  ;
                                    i.  mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik
                                         sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar
                                         sebagai calon;
                                    j.  mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan  di
                                         pemerintahan,  dan/atau di  badan usaha milik
                                         negara/badan  usaha milik daerah pada saat mendaftar
                                         sebagai calon;
                                    k. bersedia mengundurkan diri  dari  kepengurusan
                                         organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukrm dan
                                         tidak berbadan hulmm apabila telatr terpilih menjadi
                                         anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
                                         Kabupaten/Kota,  yang dibuktikan dengan surat
                                         pernyataan;
                                     1. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan  puhrsan
                                         pengadilan yang telah memperoleh kelmatan hukum
                                         tetap karena melalnrkan tindak pidana yang diancam.
                                         dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;                    ,

                                     m. bersedia bekerja penuh wakhr yang dibuktikan  dengan
                                         surat pernyataan;
                                     n. bersedia tidak menduduki  jabatan politik, jabatan  di
                                         pemerinta.tran, dan/atatr  badan  usaha  milik
                                         aegara/badan usaha milik  daerah selama masa'
                                         keanggotaan  apabila terpilih; dan





                                                                                               o. tidak. . ."
                                                                                                            .:
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94