Page 93 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 93
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-93-
(21 Pengesahan calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
Pasal 123
(1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu l(abupatenf Kota,, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan
Pengawas TPS dibenhrk unttrk mengawasi tatraparl
Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan
Wakil Fresiden serta DPRD.
(21 Bawaslu Provinsi, Bawaslu KabupatenlKota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan
Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhrgas
melakukan pengawasan terhadap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu di wilayatr kerja masing-masing.
Paragraf 2
Bawaslu Provinsi
Pasal 124
(1) Bauraslu membentuk tim seleksi unttrk menyeleksi calon
anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi.
(21 Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bedumlatt
5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi;
profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
(3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21
berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia
paling rendah 3O (tiga puluh) tahun.
(4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon
anggota Bawaslu Provinsi. :
(s) Tim seleksi terdiri atas seorang kehra merangkap anggota,
seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(6) Pembentrrkan...
;,
