Page 23 - LAPORAN-SEMESTER II TA 2018 DRAFT SEBELUM FINAL
P. 23
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah diterbitkan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 dan PER-1/PB/2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Penetapan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai institusi yang
melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mulai TA 2017 bertujuan
untuk :
a. Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah
melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia;
b. Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah
dengan Kementerian Keuangan; dan
c. Meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi serta analisis kinerja
pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.
2. Mekanisme Penyaluran
a. Ketentuan Umum
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN dilaksanakan berdasarkan
PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
112/PMK.07/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 dan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018.
Mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di TA 2018 mengalami
perubahan dibanding dengan TA 2017. Untuk penyaluran DAK Fisik perubahan
tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017
tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan perubahan
penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
9
