Page 25 - LAPORAN-SEMESTER II TA 2018 DRAFT SEBELUM FINAL

Untuk pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari PPK BUN dan PPSPM BUN melalui aplikasi
SAKTI. Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke

rekening Pemerintah Daerah, dalam hal ini dari Rekening Kas Umum Negara
(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya untuk DAK Fisik,
dana disalurkan dari RKUD ke Rekening Pihak Ke-III (vendor). Sedangkan untuk

Dana Desa, dana disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

b. DAK Fisik

DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus

fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK
Fisik diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) DAK Reguler__adalah DAK yang diarahkan untuk mendanai bidang/subbidang
yang ditetapkan setiap tahun sesuai kebutuhan daerah dan prioritas nasional.

Terdapat 7 (tujuh) bidang dalam kategori DAK Reguler, yaitu Pendidikan,
Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan,
Sentra Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata.

2) DAK Infrastruktur Publik Daerah/Penugasan__adalah DAK yang diarahkan
untuk mendanai bidang/ subbidang infrastruktur dana sarana/prasarana

tertentu yang utamanya terkait dengan penyediaan konektivitas nasional,
penyediaan sumber air baku dan sumber energi, dan penyediaan sumber daya
manusia terampil guna mendukung pengembangan industri, perdagangan,

pariwisata dan kegiatan ekonomis strategis lainnya yang menjadi prioritas
nasional. Kategori ini terdiri dari 8 (delapan) bidang, yaitu Pendidikan SMK,

Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama), Air Minum, Sanitasi, Jalan, Pasar,
Irigasi, dan Energi Skala Kecil dan Menengah.
3) DAK Afirmasi__adalah DAK yang diarahkan untuk mendanai percepatan

penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana pada wilayah daerah tertinggal,
perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Terdapat 3 (tiga) bidang dalam
kategori ini, yaitu Perumahan dan Permukiman, Transportasi, dan Kesehatan.

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran DAK Fisik

berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana
desa dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Petunjuk Teknis

11