Page 7 - LAPORAN-SEMESTER II TA 2018 DRAFT SEBELUM FINAL
P. 7

Untuk  melaksanakan  perubahan  kedua  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  tersebut
                  telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018

                  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
                  PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
                  Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

                  Penyaluran DAK Fisik tahap I dan DAK Fisik sekaligus TA 2018 dilaksanakan setelah

                  Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen
                  persyaratan penyaluran berupa Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2018, laporan

                  realisasi  penyerapan  dana  dan  capaian  output  kegiatan  TA  2017,  rencana  kegiatan
                  (RK) yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) teknis terkait dan
                  daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang

                  atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana
                  penunjang.  Sedangkan  untuk  penyaluran  Dana  Desa  tahap  I  TA  2018  berupa  surat

                  pemberitahuan  bahwa  Pemerintah  Daerah  telah  menyampaikan  Peraturan  Daerah
                  mengenai  APBD  TA  2018  dan  Peraturan  Bupati/Walikota  mengenai  tata  cara
                  pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. Penyaluran DAK Fisik dan

                  Dana  Desa  dilaksanakan  setelah  dokumen  persyaratan  penyaluran  di-input  oleh
                  Pemerintah Daerah (pemda) melalui Aplikasi OM SPAN. Pelaksanaan penyaluran oleh
                  KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri dari PPK

                  BUN  dan  PPSPM  BUN  melalui  aplikasi  SAKTI.  Pencairan  dana  dilakukan  melalui
                  penerbitan  SP2D  yang  ditujukan  ke  rekening  Pemerintah  Daerah,  dalam  hal  ini  dari
                  Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN)  ke  Rekening  Kas  Umum  Daerah  (RKUD).

                  Selanjutnya  untuk  DAK  Fisik,  dana  disalurkan  dari  RKUD  ke  Rekening  Pihak  Ke-III
                  (vendor). Sedangkan untuk Dana Desa, dana disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas

                  Desa (RKD).

                  Penyaluran DAK Fisik di wilayah Provinsi Bengkulu

                  Total alokasi pagu DAK Fisik TA 2018 untuk pemerintah daerah (pemda) di wilayah
                  provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp759.66  Miliar yang tersebar pada 11 (sebelas)

                  Pemerintah Daerah yaitu  1 (satu) pemerintah provinsi, 1 (satu) pemerintah kota dan 9
                  (sembilan)  pemerintah  kabupaten.  Penyaluran  DAK  Fisik  Tahun  Anggaran  2018
                  dilakukan  secara  bertahap  untuk  mendanai  kegiatan  khusus  fisik  yang  merupakan

                  urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Terdapat 11 bidang tertentu yang
                  pagu alokasinya dibawah atau sama dengan Rp1 Miliar sehingga penyalurannya dapat
                  dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar

                  nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik. Dari 11 (sebelas) pemda






                                                            vi
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12