Page 12 - LAPORAN-SEMESTER II TA 2018 DRAFT SEBELUM FINAL
P. 12
Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan perkembangan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan
tanggal 11 Desember 2018, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Seluruh KPPN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah berhasil menyalurkan DAK
Fisik tahap I dan Dana Desa tahap I dan II secara tepat waktu dari RKUN ke RKUD.
2. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran secara umum dapat
berjalan lancar dengan adanya dukungan aplikasi SAKTI, SPAN, MonSAKTI dan
OMSPAN serta kesiapan seluruh KPPN dalam mendukung seluruh proses penyaluran
dan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
3. Seluruh KPPN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran DAK
Fisik tahap I dan Dana Desa tahap I dan II Tahun Anggaran 2018 dalam rangka untuk
terus menjaga kelancaran pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
4. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berdasarkan kesiapan pelaksanaan
kegiatan oleh pemda, dapat mendorong pemda mempercepat proses pengadaan
barang/jasa, pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran, sehingga diharapkan
dapat mengakselerasi pencapaian out put dan out come.
5. Kesiapan SDM pemda dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa turut membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian kontrak melalui
aplikasi OMSPAN.
Atas pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di
wilayah provinsi Bengkulu dapat disampaikan Rekomendasi sebagai berikut:
1. KPPN memonitor realisasi dan capaian output untuk masing-masing pemda melalui
OMSPAN untuk memastikan bahwa pemda dapat memenuhi persyaratan untuk
penyaluran tahap berikutnya secara tepat waktu.
2. KPPN meminta pemda untuk merekam dan mengunggah dokumen persyaratan
penyaluran untuk tahap berikutnya melalui aplikasi OMPSPAN sesegera mungkin
untuk menghindari kemungkinan gagal upload.
3. KPPN menghimbau pemda untuk merekam/meng-input setiap penerbitan SP2D
BUD untuk menghindari terjadinya keterlambatan penyaluran.
4. KPPN melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa di wilayah kerja masing-masing.
xi
