Page 16 - LAPORAN-SEMESTER II TA 2018 DRAFT SEBELUM FINAL
P. 16
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa. Prinsip perubahannya adalah bahwa DAK Fisik dan
Dana Desa tetap sebagai Dana Transfer bukan sebagai Belanja Pemerintah
Pusat. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian
Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Transfer Ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) dan seluruh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan senantiasa berkonsolidasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi
atas kinerja pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan
menggunakan data yang bersumber dari KPPN berdasarkan laporan yang
disampaikan oleh pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk memastikan
penyaluran tepat waktu dan tepat jumlah, untuk menghindari penundaan
penyaluran tahap berikutnya, dan untuk mengetahui pemanfaatan dana.
Dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik dalam penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa yang dilaksanakan oleh KPPN di daerah, maka dilakukan pemantauan
dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Pemantauan dan Evaluasi penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa dimaksud dilaksanakan secara berjenjang oleh KPPN, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran
selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan pemantauan
dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan data primer
maupun sekunder baik dari laporan KPPN maupun dari aplikasi OMSPAN. Hasil
pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah Laporan
Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang disusun
sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa yang Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2
