Page 15 - LAPORAN-SEMESTER II TA 2018 DRAFT SEBELUM FINAL

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas
nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai

bagian dari Transfer ke Daerah dalam APBN. Pengalokasian DAK Fisik
merupakan salah satu manifestasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAK
Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan
kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk Tahun
Anggaran 2018, Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik pada APBN 2018 sebesar

Rp62,44 Triliun yang terdiri dari tiga jenis yaitu DAK Regular Rp31,35 Triliun, DAK
Penugasan Rp24,46 Triliun dan DAK Afirmasi Rp6,62 Triliun.

Salah satu program prioritas pemerintah (Nawa Cita), cita ketiga yaitu membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka

negara kesatuan. Sebagai bentuk implementasi pencapaian sasaran tersebut
pemerintah mendukung dengan mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa
merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Penguatan penyelenggaraan pembangunan daerah dan desa ini
sendiri merupakan manifestasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Untuk Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa
sebesar Rp60 Triliun.

Perbaikan demi perbaikan dilakukan agar penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

dapat cepat diterima manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya dengan
perbaikan penyaluran berbasis kinerja yang memotivasi pemda melaksanakan
kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal serta lebih baik sehingga dampak

dari pemanfaatan dana dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Mulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan. Perubahan-perubahan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan

1